Pembatalan Undangan Pidato Kenegaraan untuk GKR Hemas Dikecam

    Ilham Pratama Putra - 18 Agustus 2019 18:48 WIB
    Pembatalan Undangan Pidato Kenegaraan untuk GKR Hemas Dikecam
    Sejumlah aktivis memberikan pernyataan bersama mengecam pembatalan undangan pidato kenegaraan untuk anggota DPD GKR Hemas. Medcom.id/Ilham Pratama
    Jakarta: Sejumlah aktivis mengecam pembatalan undangan sidang pidato kenegaraan sekaligus bersama DPD/DPR 2019 terhadap anggota DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Peristiwa itu dinilai melanggar asas pemerintahan yang baik.

    "Mengecam keras tindakan Setjen DPD dan Sekjen MPR RI yang mengeluarkan surat pencabutan undangan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik," kata ahli hukum Bivitri Susanti dalam pernyataan sikap bersama organisasi Maju Perempuan Indonesia (MPI) di Jakarta Pusat, Minggu, 18 Agustus 2019. 

    Menurut Bivitri, hak konstitusional GKR Hemas sebagai Anggota DPD RI harus dihormati. Pembatalan undangan senator asal Yogyakarta dinilai sebagai wujud nyata administrasi pemerintahan tidak profesional.

    "Dan ini juga harus dilihat sebagai ancaman serius pada keberadaan perempuan di ranah politik," ungkapnya.

    Organisasi MPI meminta pejabat berwenang mengoreksi tindakan Sekretarian Jenderal DPD dan MPR. Tindakan itu diyakini tidak patut dilakukan.

    GKR Hemas menerima informasi pembatalan undangan menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD/DPR menyambut Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia, Jumat, 16 Agustus 2019. Surat pembatalan dari DPD diterima pukul 02.00 WIB dan dari MPR pukul 04.00 WIB.

    Keputusan Setjen DPD disebut merujuk Putusan Badan Kehormatan (BK) DPD, lewat Surat Nomor 02.00/1963/DPD Rl//2019. Sementara surat dari Setjen MPR teregistrasi dengan Nomor B-2317/H.M.04.03/B-11/Setjend MPR/08/2019.

    Dasar pembatalan undangan adalah Surat Keputusan BK DPD RI No. 2 Tahun 2019, tertanggal 22 Maret 2019 tentang Pemberhentian GKR Hemas dari keanggotaan DPD. Padahal, menurut MPI, sampai hari ini GKR Hemas masih tercatat sebagai anggota DPD yang sah, karena belum ada keputusan presiden yang menetapkan pemberhentian Hemas.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id