Wapres: UU Cipta Kerja Bukti Keberpihakan Pemerintah pada UMKM

    Antara - 20 Oktober 2020 10:30 WIB
    Wapres: UU Cipta Kerja Bukti Keberpihakan Pemerintah pada UMKM
    Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM secara virtual dari Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020. (Komunikasi dan Informasi Publik Setwapres)
    Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Komitmen itu salah satunya ditunjukkan melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

    "Melalui kebijakan PEN, pemerintah berupaya membantu UMKM. Demikian pula dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020. Pemerintah juga memberikan pemihakan yang besar untuk kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM," kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020.

    Ma'ruf menjelaskan dalam kebijakan PEN, pemerintah memberikan berbagai program untuk menghidupkan kegiatan UMKM, khususnya di tengah pandemi covid-19. Misalnya, dengan pemberian subsidi bunga baik kredit usaha rakyat (KUR) maupun non-KUR, penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk restrukturisasi kredit, dan penjaminan untuk kredit UMKM.

    Ada juga pemberlakukan pajak penghasilan (PPh) final UMKM yang ditanggung pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir Koperasi UMKM (LPDB-KUMKM), serta Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau bantuan bagi pelaku usaha mikro.

    Ma'ruf menambahkan pelaku usaha mikro dan kecil khusus di bidang syariah juga mendapatkan penguatan melalui institusi keuangan mikro syariah, serta perluasan kegiatan usaha bisnis syariah skala mikro dan kecil.

    "Pengembangan dana sosial syariah juga akan didorong sebagai instrumen untuk membantu penciptaan usaha-usaha syariah baru," ujarnya.

    Baca: UU Cipta Kerja Solusi Permasalahan Produktivitas Pekerja

    Ma'ruf mengatakan pengembangan UMKM masuk dalam prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diutamakan pada empat hal, yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, serta kegiatan usaha syariah atau bisnis syariah.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id