Komisi II Petakan Revisi UU Pemilu

    Nur Aivanni - 22 Januari 2020 07:02 WIB
    Komisi II Petakan Revisi UU Pemilu
    Ilustrasi Pemilu. Foto: Medcom.id
    Jakarta: Komisi II bakal melakukan konsinyering buat memetakan isu-isu strategis revisi Undang-Undang Pemilu. Konsinyering dimulai Kamis, 23 Januari 2020. 

    "Pemerintah sudah membuat beberapa kajian. Karena ini (revisi Undnag-Undang Pemilu) akan jadi inisiatif DPR, akan diputuskan dalam bentuk panja (panitia kerja) atau pansus (panitia khusus)," kata anggota Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 22 Januari 2020. 

    Mardani mengungkapkan ada sejumlah isu strategis yang bakal dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Komisi II akan menyiapkan kerangka pembahasan khususnya perihal peta perbaikan menuju pemilu berkualitas, murah, dan sederhana.

    Fraksi PKS akan mengusulkan beberapa poin revisi antara lain penerapan rekapatulasi elektronik, ambang batas presiden, ambang batas parlemen, dan sistem pemilu.

    Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut komisi masih menunggu pembentukan panja penyusunan rancangan undang-undang tersebut. Pihaknya juga bakal mengadakan rapat kerja (raker) dengan Kementerian Dalam Negeri.

    Meski demikian, Doli mengaku sudah menangkap keinginan dari beberapa pihak soal kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold, PT) dari semula 4%. "Bahkan, PDI Perjuangan secara resmi telah menetapkan akan menaikkan PT 5% sebagai salah satu keputusan di rakernas mereka," tutur politikus Golkar itu. 

    Doli mengungkapkan Partai Golkar tengah menyusun konsep revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk perubahan ambang batas parlemen menjadi 7,5%. Sementara Partai NasDem jauh-jauh hari sudah mengusulkan ambang batas parlemen 7,5%.

    "Saya juga dengar, walaupun belum resmi, Gerindra, NasDem, dan PKS juga akan mendorong kenaikan PT," kata dia. 

    Doli meyakini hal lain yang akan dikaji serius dalam revisi Undnag-Undang Pemilu ialah soal sistem pemilu, penguatan pelembagaan partai politik, pilkada, jumlah dapil, sistem konversi suara ke kursi, serta sistem pemungutan dan penghitungan suara.

    Revisi

    Sekjen PPP Arsul Sani membenarkan ada wacana merevisi Undang-Undang Partai Politik (Parpol). Apalagi terkait peningkatan dana parpol rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Kedua lembaga mengusulkan perubahan Undang-Undang Parpol terutama terkait transparansi pengelolaan parpol bila dana parpol ditingkatkan.

    KPK memaparkan hasil kajian yang dilakukan bersama LIPI mengenai skema ideal pendanaan partai politik (SIPP). Hasil kajian itu mengusulkan parpol mendapat bantuan dari pemerintah Rp8.461 per suara.

    Jumlah itu 50% yang mesti ditanggung pemerintah dari yang sebenarnya Rp16.922 per suara. Sementara sebagian bakal ditanggung parpol.

    Jumlah tersebut akan naik 5% setiap tahun sehingga pada akhir tahun kelima menjadi Rp10.284 per suara untuk di pusat. 



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id