Serapan APBD Baru 21%

    Cahya Mulyana - 03 Juni 2021 08:04 WIB
    Serapan APBD Baru 21%
    Ilustrasi belanja pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Foto ; AFP.



    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Total Rp1.199,36 triliun APBD 2021 baru terserap 21,98%.

    “Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7 persen pada kuartal II tahun ini,” kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Adrian dalam Dialog Produktif Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dorong Pembangunan, Kamis, 3 Juni 2021.

     



    Adrian mengimbau pemerintah daerah fokus membelanjakan APBD untuk hal-hal yang produktif. Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan untuk pemda mendorong akselerasi PEN.

    “Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat covid-19," ujar dia.

    Baca: Pemda Didorong Percepat Serap APBD 2021

    Sementara, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja menyatakan pihaknya terus melaksanakan pembangunan di berbagai daerah. Pembangunan itu dilakukan selama pandemi.

    “Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” kata Endra.

    Menurut Endra, Kementerian PUPR fokus pada lima program prioritas nasional selama pandemi. Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun.

    "Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok perdesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan, dan lain-lain. Realisasinya sudah mencapai 40% yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” terang Endra.

    Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun. Kemudian, pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun; pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi dan teknologi Rp420 miliar; serta pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.

    Pengamat Ekonomi dan Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menyatakan tujuan utama pemulihan ekonomi nasional adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha. Sehingga, bisa bertahan selama pandemi covid-19.

    "Sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa segera bangkit setelah pandemi. Oleh karena itu program padat karya tunai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini,” ujar dia.

    Menurut Piter, motor utama penggerak perekonomian saat pandemi adalah belanja pemerintah melalui program PEN. Harapannya, belanja tersebut menciptakan lapangan pekerjaan yang berimbas pada daya beli masyarakat.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id