Warga Eks ISIS Kerap Ditolak Negara Asal

    M Sholahadhin Azhar - 07 Februari 2020 17:36 WIB
    Warga Eks ISIS Kerap Ditolak Negara Asal
    Kamp Al-Hol di Suriah menjadi tempat tinggal keluarga dari anggota ISIS. Foto: AFP
    Jakarta: Memulangkan warga asal Indonesia eks ISIS, menimbulkan polemik. Meski nyatanya, warga yang terlibat organisasi terlarang itu kerap ditolak negara asal.

    "Pada umumnya tidak ada negara yang mau menerima lagi warga negaranya yang pernah bergabung ke dalam ISIS di luar negeri," ujar Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020.

    Negara asal, kata Diaz, memilih pengadilan internasional untuk memutus nasib warga eks ISIS. Bahkan ada negara yang lebih tegas dengan memindahkan warganya ke Irak untuk diadili, seperti yang dilakukan Prancis.

    Diaz mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menolak pemulangan warga asal Indonesia eks ISIS. Senada, dia juga menolak wacana itu.

    "Melihat dari sudut pandang strategis dan keamanan, pemulangan ini tentu sangat beresiko untuk negara," kata dia.

    Warga Eks ISIS Kerap Ditolak Negara Asal
    Ketua Umum PKPI, Diaz Hendropriyono. Foto: istimewa

    Menurut dia, mayoritas warga asal Indonesia yang tergabung dalam organisasi teroris ingin kembali ke Indonesia. Namun ada teroris pelintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF) yang pernah menolak untuk pulang. 

    “WNI eks teroris rata-rata ingin pulang ke Indonesia, kecuali Hambali. Hambali tahun 2009 menolak dipulangkan karena mendapat fasilitas dan layanan yang bagus di Guantanamo. Dia memilih tinggal di sana dari pada dihukum di Indonesia, walaupun ada perubahan-perubahan lain akhir-akhir ini,” kata dia.

    Hambali merupakan terduga teroris yang dituduh terlibat dalam Bom Bali tahun 2002 dan Bom Hotel JW Marriot di Jakarta tahun 2003. Diaz melihat bahwa kasus seperti Hambali sangat jarang terjadi, dan lebih banyak WNI eks teroris yang ingin dipulangkan. 

    Menurutnya, semua elemen pemerintahan harus bersama-sama memberikan perhatian serius mengenai permasalahan ini, karena menyangkut banyak aspek seperti keamanan, hukum, dan sosial. Sehingga perlu keseragaman narasi tentang ISIS di pemerintahan. 

    "Meskipun pada akhirnya dalam teater internasional yang harus menyampaikan narasi tersebut adalah kementerian terkait. Akan tetapi, seluruh elemen pemerintahan tetap harus bersinergi dan satu visi," kata Diaz.





    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id