Mahfud Sebut 92% Warga Papua Pro Indonesia

    Theofilus Ifan Sucipto - 29 April 2021 14:48 WIB
    Mahfud Sebut 92% Warga Papua Pro Indonesia
    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Istimewa



    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan sebagian besar rakyat Papua pro Indonesia. Pemerintah juga menegaskan Papua dan Papua Barat bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    "Berdasarkan survei, 92 persen warga pro Republik Indonesia," kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 29 April 2021.






    Meski begitu, segelintir orang memberontak secara sembunyi-sembunyi. Gerakan separatis itu disebut sebagai terorisme.

    Dia menegaskan pemerintah bakal meningkatkan kualitas lingkungan hidup hingga kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat. Mahfud mengatakan penyelesaian masalah di Papua tidak akan menggunakan penyelesaian konflik isu kemerdekaan, tapi perang melawan teror.

    "Adapun tindakan pemberantasan terorisme bukan terhadap rakyat Papua, tapi terhadap segelintir orang (yang melakukan teror)," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

    Baca: Mahfud MD: Aksi KKB di Papua Masuk Kategori Terorisme

    Mahfud menegaskan tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua belakangan ini sudah dapat disebut aksi teror. Aksi kelompok tersebut memenuhi definisi teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

    “Apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris,” kata Mahfud.

    Mahfud menyitat pengertian teroris ialah sapa pun yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sementara itu, terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban atau kerusakan.

    Pemerintah telah meminta Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan aparat terkait bertindak cepat dan tegas. Namun, seluruh tindakan tegas harus tetap terukur dan sesuai koridor hukum.

    “Dalam arti, jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil,” tegas Mahfud.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id