comscore

Kekhawatiran Warga Terkait Komponen Cadangan Dianggap Wajar

Juven Martua Sitompul - 16 Februari 2021 01:39 WIB
Kekhawatiran Warga Terkait Komponen Cadangan Dianggap Wajar
Ilustrasi setia pada NKRI/Antara/Muhammad Adimaja.
Jakarta: Kekhawatiran sebagian warga atas Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sumber daya Nasional (UU PSDN) yang terbit Januari, dinilai wajar. Sebab, TNI masih dianggap sebagai instrumen politik dan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara belum selesai merampungkan reformasi internal.

Sebagian masyarakat masih ada yang mempertanyakan urgensi dari komponen cadangan (Komcad) yang berasal dari warga negara dan kekhawatiran soal militerisasi terhadap masyarakat sipil. Argumen lain dari kelompok kritis itu adalah persepsi ancaman keamanan, baik eksternal dan internal yang dianggap belum tuntas, contohnya kontestasi di laut Tiongkok Selatan, isu perbatasan, dan lain-lain.
Sehingga masih ada yang mempertanyakan perlunya peran warga negara dalam komponen cadangan. UU PSDN sejatinya merupakan implementasi dari UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengamanatkan pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai bagian dari pemberdayaan sumber daya nasional untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

PSDN adalah regulasi yang mengatur komponen cadangan yang tidak saja melibatkan warga negara, melainkan juga aspek sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana demi kepentingan pertahanan. Beni menjelaskan dari aspek pertahanan wajar jika suatu negara mempersiapkan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan hal tersebut merupakan praktik universal yang dilakukan berbagai negara seperti Jepang, Australia, AS, Perancis, dan lainnya.

Dengan adanya peraturan PP Nomor 3 Tahun 2021, publik berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan perekrutan dan pembinaan komponen cadangan. Kategori calon anggota komponen cadangan dalam peraturan tersebut menjelaskan secara jelas Pasal 37 (ayat 1 dan 2) UU PSDN dan juga Pasal 54 (3) PP Nomor 3 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa calon anggota Komponen Cadangan hanya berasal dari tiga segmen masyarakat, yaitu pegawai negri sipil (PNS), pegawai swasta/pekerja, dan mahasiswa.

Baca: Jokowi Terbitkan Aturan: Masyarakat Wajib Ikut Perang

Menurut Beni, dengan menyasar pada tiga segmen tersebut artinya UU PSDN sudah membatasi kategori asal calon anggota komponen cadangan. Selain itu dalam proses perekrutan komponen cadangan akan dilakukan dua tahap seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Dari proses seleksi kompetensi inilah seharusnya calon anggota Komponen cadangan dapat terseleksi secara faktual dan ketat, serta mengurangi anggapan negatif yang mungkin muncul dari calon yang tidak memenuhi syarat. Melalui seleksi kompetensi ini juga diharapkan mendapatkan calon yang memiliki tidak saja keahlian dan kemampuan dalam bidang profesi tapi sekaligus sebagai kader bela negara potensial yang bergabung dalam komponen cadangan.

Komponen cadangan hanya akan digunakan ketika menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida sesuai UU tersebut. Sehingga komponen cadangan akan bertugas dengan mandat terbatas, yaitu menghadapi perang konvensional seperti serangan invasi dan agresi negara lain, serta menghadapi ancaman hibrida yang campuran ancaman konvensional dan ancaman siber/peretasan komputer yang melibatkan aktor non negara.
 

Halaman Selanjutnya
Dengan hanya mengacu pada dua…






Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id