UU ITE Perlu Direvisi Kembali

    Nur Azizah - 22 Juli 2019 12:19 WIB
    UU ITE Perlu Direvisi Kembali
    Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad (kanan) Foto: Pius Erlangga/MI
    Jakarta: Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad, menilai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu dibedah kembali. Ada banyak pasal karet di dalam UU yang disahkan pada 2008 itu.

    "Ada alasan untuk diubah, kenapa? Karena memang dalam proses penyusunan UU ITE ada semacam kesalahan atau legislasi error," kata Suparji kepada Medcom.id, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

    Dari sisi filosofis, aturan perundang-undangan itu juga bercampur aduk dengan UU informasi elektronik dan perdagangan elektronik. Sedangkan dari sisi yuridis, UU ITE tumpang tindih dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    "Norma-norma yang ada di UU ITE itu lebih banyak mengadopsi KUHP. Misalnya, tentang pencemaran nama baik, itu kan sudah ada di Pasal 310 dan 311 KUHP," ujar dia.

    Tak hanya itu, norma tentang asusila yang ada di peraturan tersebut juga sudah diatur dalam UU Pornografi dan Pornoaksi. Menurut Suparji, tumpang tindih ini menyebabkan ketidakjelasan hukum.

    "Lalu dari sisi sosiologi, UU itu menyebabkan pasal karet," ungkap dia.

    Pasal karet ini pun memakan banyak korban. Teranyar kasus mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, Lombok, Baiq Nuril Maknun.

    Karena itu, Supardi meminta DPR memasukkan revisi UU ITE ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. "DPR kan suara rakyat menyerap aspirasi, dan selama ini sudah banyak korban yang terjerat UU ITE. Maka harus cepat ditentukan dalam legislasi nasional," pungkas dia.

    Anggota Komisi I DPR Charles Honoris sebelumnya menyebut revisi UU ITE masih sebatas wacana. Belum ada pembicaraan serius menjelang berakhirnya masa jabatan DPR periode saat ini. 

    "ITE sekarang belum ada pembahasan. Pada posisi ini tidak ada agenda merevisi UU ITE," kata Charles, Minggu, 21 Juli 2019.

    Charles menyebut desakan merevisi UU ITE baru ramai beberapa minggu belakangan. Desakan muncul pascamencuatnya kasus Baiq Nuril yang terjerat kasus pelanggaran UU ITE.

    Rencana revisi tersebut, kata Charles, belum masuk prolegnas. Hal itu bisa masuk prolegnas jika ada aspirasi publik pada masa jabatan DPR yang baru.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id