Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota Dinilai Penting

    Arga sumantri - 23 Agustus 2019 10:53 WIB
    Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota Dinilai Penting
    Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron/MI/Mohamad Irfan
    Jakarta: Pemerintah dan DPR disarankan duduk bersama membahas wacana pemindahan ibu kota. Pembahasan bisa dilakukan terbuka.

    "Dan buat jajak pendapat kepada masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron saat dihubungi, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Ia mengatakan lembaga eksekutif dan legislatif harus lebih dulu membahas undang-undang pemindahan ibu kota. Prosesnya juga harus terbuka karena akan bersinggungan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.

    "Sebanyak 70 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa, jangan sampai pemindahan ibu kota ke Kalimantan menambah beban biaya bagi 70 persen penduduk," ujar dia.

    Politikus Demokrat itu menganggap pemindahan ibu kota belum diperlukan dalam waktu dekat. Terpenting, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menyejahterakan rakyat.

    "Situasi ekonomi dunia sedang kurang baik, bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di Asia, kita harus waspada dan fokus di ekonomi," ungkapnya.

    Baca: Indonesia Berpeluang Punya Dua Ibu Kota

    Bagi Herman, memindahkan ibu kota bukan sekadar memindahkan kantor, tetapi juga memindahkan pegawai. Pemerintah diminta memikirkan nasib jutaan aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan.

    Utamanya, soal sarana pendukung seperti tempat tinggal, rumah sakit, dan sekolah pada seluruh tingkatan. Kondisi pangan dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke Jakarta juga patut diperhitungkan.

    Ia kembali menekankan pentingnya pembahasan bersama DPR. Toh, pada akhirnya keputusan bisa tidaknya pemindahan ibu kota ada di tangan wakil rakyat.

    "Kecuali kalau pindahnya misalkan ke Majalengka atau Cirebon, bisa dijangkau dengan membangun kereta cepat," ujarnya.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi ibu kota baru. Luas lahan yang diperlukan untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur mencapai 200-300 ribu hektare (ha). Proses pembangunan infrastruktur utama membutuhkan waktu minimal tiga tahun.

    "Iya Kaltim benar tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," kata Sofyan di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.

    Pembangunan tahap pertama, kata dia, akan memakan setidaknya 3.000 hektare lahan. Itu akan digunakan untuk membangun kantor presiden, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR dan berbagai fasilitas publik lainnya.

    "Mungkin 3 ribu ha core pertama ya, setelah itu luas perluasannya bisa 200 ribu-300 ribu. Tentu kantor presiden, kantor menteri, DPR/MPR," ungkap Sofyan.



    (OJE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id