Jokowi Tegaskan Karantina Wilayah Wewenang Pemerintah Pusat

    Nur Azizah - 30 Maret 2020 15:06 WIB
    Jokowi Tegaskan Karantina Wilayah Wewenang Pemerintah Pusat
    Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal
    Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan keputusan karantina wilayah terkait wabah virus korona (covid-19) merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Ia pun menginstruksikan seluruh kepala daerah, menteri, dan kepala lembaga, satu komando.

    "Saya berharap seluruh menteri memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama," kata Jokowi dalam rapat terbatas membahas gugus tugas Covid-19 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 30 Maret 2020.

    Jokowi menegaskan daerah tidak boleh sembarang menerapkan kebijakan karantina. Jokowi ingin seluruh kebijakan dikalkulasi, baik dampak sosial maupun ekonominya.

    "Semua harus dihitung baik dari dampak kesehatan maupun sosial ekonomi yang ada," tegasnya.

    Baca: Pemerintah Diminta Terapkan Karantina Wilayah Ketimbang Lockdown

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini justru meminta pemda memperjelas aturan pembatasan sosial atau social distancing. Menurut dia, ini diperlukan agar pekerja informal masih bisa mencari nafkah.

    "Dan terakhir, dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas kepada provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa bekerja," tutur dia.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengarantina seluruh wilayah Ibu Kota. Namun, skenario itu baru bisa dijalankan bila sudah mendapat restu dari pemerintah pusat. 

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut salah satu opsi yang disiapkan ialah melarang kendaraan umum dan pribadi lalu lalang di Ibu Kota. Sementara, angkutan barang tetap diizinkan untuk distribusi logistik.

    "Itu opsinya, sehingga saat ditetapkan Jakarta sudah siap implementasinya," kata Syafrin.

    Syafrin menjelaskan karantina wilayah ini meliputi pembatasan jalan tol dan jalan arteri yang menghubungkan Jakarta dan wilayah lainnya. Opsi lainnya, hanya memperbolehkan transportasi umum seperti moda raya terpadu (MRT) dan TransJakarta.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id