• DONASI PALU/DONGGALA :
    Tanggal 19 OKT 2018 - RP 45.764.339.104

  • Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (Mandiri - 117.0000.99.77.00) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

 uu md3  

UU MD3 Dinilai Dapat Menghancurkan Negara

Achmad Zulfikar Fazli - 13 Februari 2018 21:02 wib
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. Foto: MI/Rommy
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. Foto: MI/Rommy

Jakarta: Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur adanya dampak hukum bagi pengkritik DPR dinilai memiliki konsekuensi besar bagi ketatanegaraan. UU tersebut dinilai menjadi contoh buruk bagi masyarakat dan dapat menghancurkan sistem negara hukum.
 
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan keputusan DPR menghidupkan kembali pasal yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa berdampak buruk. Orang menjadi tak menghormati hukum di Tanah Air.
 
"Kalau anggota dewannya seperti ini, bagaimana masyarakat? Tentu masyarakat akan meniru anggota dewan. Itu sangat bahaya dalam konteks hancurnya negara hukum," kata Isnur usai diskusi dengan topik 'Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi' di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018.
 
Bahaya lain yang timbul dari UU tersebut, kata dia, DPR akan menjadi super power. Sehingga, kontrol terhadap lembaga lain akan semakin sulit.

Baca: Revisi UU MD3 tak Cerminkan Parlemen Modern 

Aturan dalam UU MD3 juga dinilai mengganggu kerja lembaga lain. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Sebab, pada Pasal 245 UU MD3 diatur anggota Dewan yang dipanggil untuk diminta keterangannya pada perkara pidana yang terkait maupun tidak terkait dengan tugasnya harus izin Presiden melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
 
Menurut dia, UU MD3 sama dengan Rancangan KUHP yang diduga mengincar rakyat untuk dijerat hukum. Hal itu tak lepas dari adanya pasal penghinaan kepada Presiden serta pasal terkait berita bohong, contempt of court, dan pembukaan rahasia.
 
"Ini makin menguatkan kesan semangat kolonial, semangat penjajahan, di mana rakyat dicurigai sebagai penjahat yang harus dipenjara," kata dia.




(FZN)


BACA JUGA
BERITA LAINNYA

Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id

Bagaimana Kami Menguji

Kami menguji produk dengan subjektif karena mengutamakan pengalaman penggunaan. Meski demikian, kesimpulan yang kami ambil juga didasari sejumlah data dari perangkat lunak tertentu yang kami gunakan untuk melihat kinerja produk.

Khusus untuk menguji perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kami menggunakan konfigurasi yang identik untuk tiap produk. Berikut komponen testbed resmi Metrotvnews.com.

Hardware

  • Prosesor: Intel Core i7-7700K, AMD Ryzen 7 1800X
  • Motherboard: ASUS Z270F STRIX Gaming, MSI X370 Gaming Pro Carbon
  • VGA: MSI GTX 1080 Gaming X, ASUS RX 480 STRIX 8GB
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 3200MHz (2x8GB)
  • Penyimpanan: Corsair Neutron XTi 240GB
  • PSU: Corsair RM850X
  • Case: MSI DIY Case
  • Monitor: ASUS PB287Q 4K, AOC C3583FQ
  • Keyboard: Logitech G900 Chaos Spectrum, Logitech G402 Hyperion Fury
  • Mouse: Logitech G440, Logitech G240
  • Headset: Logitech G430, Logitech G633

Software

Performa dan Baterai: PCMark 8, 3DMark, Crystal Disk Mark
Gaming: The Witcher 3: Wild Hunt, Ashes of Singularity, Tom CLancy's Ghost Recon Wildlands

Kami juga menggunakan metode pengujian yang sama untuk semua gadget. Meski di pasar tersedia beragam perangkat lunak benchmarking, kami hanya memilih tiga berdasarkan reputasi mereka yang diakui secara internasional, 3DMark dan PCMark 2.0.