MK Putuskan Parpol di Luar Parlemen Wajib Verifikasi Faktual

    Fachri Audhia Hafiez - 24 November 2021 15:43 WIB
    MK Putuskan Parpol di Luar Parlemen Wajib Verifikasi Faktual
    Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id.



    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiel Undang-Undang (UU) Pasal 173 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait ketentuan verifikasi faktual bagi partai politik (parpol) yang tak lolos ke Parlemen pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Uji materiel ini diajukan oleh Partai Berkarya, Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    "Amar putusan, mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021.

     



    Anggota majelis hakim MK, Daniel Yusmic P Foekh, menilai permohonan para pemohon tidak berasalan menurut hukum. Sebab, gugatan serupa juga pernah diajukan dan tertuang pada putusan 55/PUU-XVIII/2020.

    "Esensi yang dimohonkan perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu, yakni mempersoalkan mengenai verifikasi partai politik," kata Daniel.

    Parpol yang memenuhi kebutuhan parliamentary threshold atau ambang batas Parlemen pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara faktual. Parpol yang berada di Parlemen itu cukup diverifikasi secara administrasi.

    Baca: MK Perintahkan DPR dan Penyelenggara Pemilu Tentukan Model Pemilu 2024

    Sementara itu, parpol tidak mencapai ketentuan ambang batas parlemen serta hanya memiliki dan tidak punya keterwakilan di DPRD harus diverifikasi secara administrasi dan faktual. Syarat itu berlaku sama bagi parpol baru yang akan mengikuti pemilu.

    Hakim Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo menyatakan concurring opinion. Pada pertimbangannya, ketiga hakim menilai syarat verifikasi mestinya diberlakukan sama bagi semua parpol peserta pemilu.

    "Sehingga, kekhawatiran para pemohon mengenai adanya diskriminasi perlakuan terhadap partai politik peserta pemilu tidak akan terjadi. Karena semua parpol peserta pemilu diperlakukan sama, yaitu harus dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual," ujar Hakim Saldi.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id