Kemhan Ungkap Alasan Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun Dibiayai Utang Luar Negeri

    Fachri Audhia Hafiez - 31 Mei 2021 20:57 WIB
    Kemhan Ungkap Alasan Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun Dibiayai Utang Luar Negeri
    Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam program Newsmaker Medcom.id bertajuk 'Jubir Prabowo Jawab Tudingan Mafia Alutsista Mister M', Rabu, 12 Mei 2021. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjawab polemik rencana pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) senilai Rp1,7 kuadriliun dengan skema utang luar negeri. Kebijakan itu dipakai supaya tidak membebankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    "Dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," kata juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Mei 2021.

     



    Menurut dia, pinjaman dari beberapa negara tersebut akan diberikan dengan tenor panjang dan bunga sangat kecil. Proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan.

    Baca: Pengamat: Masterplan Jadi Jawaban Dilema Modernisasi Alutsista

    "Anggaran Kemhan setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB (pendapatan domestik bruto) selama 25 tahun ke depan," terang Dahnil.

    Politikus Gerindra itu mengatakan dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Alpalhankam yang beredar dan mencantumkan nilai anggaran fantastis belum final. Rancangan aturan itu masih diuji mendalam.

    Dahnil menuturkan dokumen perencanaan pertahanan tersebut sejatinya bagian dari rahasia negara. Pembahasan terhadap dokumen internal itu masih berlangsung.

    Dia menyesalkan ada pihak-pihak yang membocorkan dokumen tersebut. Dahnil menuding ada kesengajaan pembocoran dokumen itu sebagai alat politik.

    "Untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy (kecemburuan politik)," ujar Dahnil.

    Kemhan, kata Dahnil, akan tegas dan mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut. Masalah ini menimbulkan kesimpangsiuran di publik.

    Dokumen rancangan perpres terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI beredar di publik. Tercatat anggaran belanja senjata itu senilai US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun.

    Pembiayaan alutsista tersebut berasal dari pinjaman luar negeri. Dokumen itu juga mencatat rencana belanja alutsista hingga 2044.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id