Jokowi Ogah Mengomentari RUU Pemasyarakatan

    Damar Iradat - 20 September 2019 16:29 WIB
    Jokowi Ogah Mengomentari RUU Pemasyarakatan
    Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani
    Bogor: Presiden Joko Widodo menolak berkomentar soal rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Pemerintah masih fokus terhadap revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).  

    "Saya saat ini masih fokus kepada revisi KUHP, yang lain menyusul," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 September 2019. 

    Menurut dia, DPR tengah mengebut pembahasan RKUHP untuk segera disahkan. Selain RKUHP, DPR akan mengesahkan beberapa RUU lain.

    Rancangan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sempat menjadi polemik. Terdapat aturan kontroversial tentang narapidana mendapatkan hak rekreasi di dalam draf RUU tersebut.

    Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan frasa rekreasi tak bisa diartikan membolehkan narapidana pelesiran. Aturan itu hanya lampu hijau kegiatan rekreasi di dalam tahanan.

    Arsul mencontohkan kompetisi olahraga antarblok tahanan. Para narapidana juga bisa menikmati panggung hiburan dalam rangkaian perayaan hari besar nasional, seperti hari kemerdekaan.

    "Masa napi enggak boleh? Bukan jalan-jalan ke Ancol. Wong jalan bareng satu (napi) saja ribut apalagi jalan bareng (napi) satu lapas," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 19 September 2019.

    Aturan yang memuat hak narapidana diatur Pasal 9 dan Pasal 10 RUU Pemasyarakatan. Pasal 9 poin C menerangkan Narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta mengembangkan potensi.

    Pasal 10 RUU Pemasyarakatan mengatur narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

    Narapidana yang cuti atau bepergian wajib didampingi petugas lembaga pemasyarakatan. Mekanisme cuti akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). UU Pemasyarakatan hanya mengatur secara umum.

    DPR dan pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995. Pemerintah dan DPR sepakat membawa aturan itu ke paripurna untuk disahkan.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id