Menteri Kelautan dan Perikanan Disarankan Akademisi yang Paham Birokrasi

    Whisnu Mardiansyah - 30 November 2020 18:46 WIB
    Menteri Kelautan dan Perikanan Disarankan Akademisi yang Paham Birokrasi
    Ilustrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dok. KKP
    Jakarta: Sejumlah nama untuk menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) mulai beredar di publik. Nama yang bermunculan mulai dari akademisi, politikus, hingga birokrat.

    Akademisi Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Palu, Yeldi S, mengatakan nama yang paling banyak muncul ialah mantan Menteri KP, Susi Pudjiastuti. Namun, dia menyarakan Presiden Joko Widodo memilih sosok akademisi yang paham masalah kelautan dan perikanan serta seluk beluk birokrasi.

    Dari sekian nama yang beredar, dia menilai Deputi Bidang Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Manives), Safri Burhanuddin, sebagai sosok yang tepat menggantikan Edhy Prabowo. Lulusan marine geology di Université de Bretagne-Occidentale, Prancis itu dinilai paham birokrasi di sektor kelautan dan perikanan.

    Karier birokratnya dimulai saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pertama berdiri di era Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur). Dia kemudian mengembangkan kariernya sebagai birokrat di Kemenko Kesejahteraan Rakyat dan kini di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Manives)

    “Banyak akademisi tapi belum memiliki pengalaman di bidang birokrasi, untuk Pak Safri saya melihat ada keduanya. Tentu basic itu akan cepat menerjemahkan seluruh arahan Presiden ke dalam program-program yang konkret,” kata Yeldi di Jakarta, Senin, 30 November 2020.

    Baca: ICW Sentil Permintaan Luhut Agar KPK Tak Berlebihan Usut Edhy Prabowo

    Dalam setahun terakhir, Safri banyak berkecimpung untuk masalah kelautan dan perikanan. Misalnya, terlibat dalam penanganan Sungai Citarum dan pemulihan ekonomi nasional melalui Indonesia Coral Reef Garden (ICRG).

    Safri juga banyak terlibat dalam pembenahan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa daerah. Salah satunya di Kepulauan Natuna yang merupakan kawasan strategis dalam aspek geopolitik dan geoekonomi nasional.

    “Pembenahan sektor kelautan dan perikanan ke depan tentu membutuhkan menteri yang tidak hanya teori tapi juga mampu bekerja cepat,” ujar dia.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id