Jokowi-Ma'ruf Diminta Memastikan Standar HAM Proyek Strategis Nasional

Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima banyak pengaduan terkait konflik agraria. Masyarakat disebut banyak tidak setuju dengan pembangunan infrastruktur.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diminta merefleksikan pemerintahan setahun pertama. Utamanya untuk memastikan standar HAM.
"Standar dalam pembangunan proyek-proyek strategis nasional," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers daring, Rabu, 21 Oktober 2020. 

Beka mengatakan saat ini ada proyek sirkuit Mandalika, Lombok dan pembangunan Trans Sulawesi di Sulawesi Selatan yang jadi sorotan. Menurut Beka standar HAM diperlukan untuk memudahkan pembebasan lahan proyek tersebut.

"Maupun juga perlakuan kepada warga-warga yang masih belum setuju adanya proyek itu, atau pun belum setuju terhadap misalnya kalo soal harga begitu," ungkap Beka.

Di sisi lain, Beka juga menyoroti kasus intoleransi di Indonesia yang terus bertambah. Seperti pembubaran ibadah yang dilakukan di rumah-rumah saat pandemi covid-19.

"Ketika pandemi masyarakat diminta untuk diam di rumah, tetapi ada beberapa kelompok yang tidak suka melihat ada warga masyarakat dari agama lain kemudian mencoba mengganggu dan kemudian membubarkan," ucap Beka.

(ADN)