Profil Listyo Sigit Prabowo, Jenderal Asal Ambon yang Pereteli Konflik Kalijodo

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 13 Januari 2021 14:21 WIB
    Profil Listyo Sigit Prabowo, Jenderal Asal Ambon yang Pereteli Konflik Kalijodo
    Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
    Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Jokowi hari ini, Rabu 13 Januari telah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR.

    “Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan usulan pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen Listyo Sigit Prabowo, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan setelah menerima Surpres di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021.

    Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh medcom.id, berikut profil dan perjalanan karir Komjen Listyo Sigit Prabowo :

    Lahir di Ambon

    Komjen Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku, tanggal 5 Mei 1969.

    Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) dan Lulusan S2 di Universitas Indonesia

    Listyo merupkan lulus Akademi Kepolisian tahun 1991. Listyo juga merupakan lulusan Pascasarjana UI, ia menyandang gelar Magister dengan judul Tesis "Efektivitas Mediasi oleh Kepolisian dalam Penanganan Konflik Etnis di Kalijodo, Jakarta".

    Kepala Resor di wilayah Jawa Tengah dan Ajudan Presiden

    Listyo beberapa kali menduduki jabatan di wilayah Jawa Tengah. Mulai dari Kepala Resor Pati pada 2009, lalu pada 2011 dipercaya menjadi Kapolresta Surakarta. Pada 2014 Presiden Joko Widodo menjadikannya sebagai ajudan presiden.

    Setelah menjadi ajudan Presiden selama dua tahun, Listyo menjabat Kapolda Banten. Dan terbaru ia menjabat sebagai Kabareskrim Polri pada 2019.

    Baca: Prestasi Komjen Listyo Dinilai di Atas Rata-rata

    Setelah diajukan oleh Jokowi ke DPR, tahap selanjutnya ialah proses pemberian persetujuan sesuai mekanisme internal DPR. Mekanisme terdiri dari Rapat Pimpinan, Rapat Badan Musyawarah, dan pemberitahuan masuknya Surat Presiden tentang Pencalonan Kapolri. Kemudian, DPR menugaskan Komisi III melakukan fit and proper test.
     
    “Proses ini akan ditempuh selama dua puluh hari terhitung sejak tanggal Surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” tutur Puan.

    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id