Pemerintah Diminta Pertegas Aturan Soal PSBB

    Candra Yuri Nuralam - 09 April 2020 12:50 WIB
    Pemerintah Diminta Pertegas Aturan Soal PSBB
    Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana
    Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah membuat aturan tegas soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pelanggar PSBB harus dijatuhi sanksi.

    "Kemenkes dan gugus tugas sebagai penanggung jawab harus bikin aturan yang solid dan terpusat, kalau enggak cuma improvisasi di lapangan," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Jakarta, Kamis, 9 April 2020.

    Menurut dia, pemerintah belum tegas dalam mengatur PSBB. Seluruh surat edaran yang dikeluarkan hanya bersifat imbauan.

    Pemprov DKI Jakarta sudah menetapkan larangan berkumpul lebih dari lima orang selama masa PSBB. Choirul tak mau pelarangan itu diacuhkan masyarakat karena tidak ada sanksi yang tegas.

    "Itu di mana? Siapa saja? Jam berapa saja? Kalau ada yang melanggar harus dikasih sanksi apa?" ujar Choirul.

    Komnas HAM mendorong pemerintah sigap dalam menyusun hukuman bagi pelanggar PSBB. Apalagi, sudah hampir memasuki Ramadan dengan banyak aktivitas keagamaan.

    "Ke depan akan ada mobilisasi, di sini pentingnya ada aturan yang jelas. Walaupun ada edaran menag (menteri agama) tapi itu enggak detail," ujar Anam.

    Baca: Polisi Bubarkan Kerumunan Ojek Online di Jakarta Timur

    Pemerintah juga perlu mempertegas pekerja yang boleh tetap datang ke kantor masa PSBB. Sehingga, perusahaan yang membandel tetap beroperasi saat PSBB harus diberi sanksi.

    "Aturannya harus jelas misalnya kapan dan gimana cara orang masih bisa bertahan hidup dengan aktivitas ekonominya dengan aturan yang jelas, sehingga siapapun itu bisa gerak dengan tenang," tutur Choirul.

    Namun, dia mewanti-wanti pemerintah agar tidak memberikan sanksi yang terlalu berat. Hukuman penjara dinilai tidak tepat dengan kondisi ini.

    "Kami juga berkomunikasi dengan kepolisian untuk tidak ada penahanan, ketika penindakan harus persuasif tanpa penahanan," ujar Choirul.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id