NasDem Tolak Pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP Dilanjutkan

    Candra Yuri Nuralam - 19 Juni 2020 21:29 WIB
    NasDem Tolak Pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP Dilanjutkan
    Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
    Jakarta: Fraksi Partai NasDem menolak pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dilanjutkan. NasDem ingin suara masyarakat didengar sebelum melanjutkan pembahasan dua peraturan itu.

    “Fraksi Partai NasDem menolak RUU Pemasyarakatan dan RKUHP jika tidak dibahas menyeluruh dan memperhatikan keberatan-keberatan dari masyarakat," kata Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Taufik Basari dalam pernyataan tertulisnya kepada Medcom.id, Jumat, 19 Juni 2020.

    Taufik menjelaskan saat ini Komisi III DPR dan pemerintah ingin melanjutkan dua pembahasan peraturan itu. Kedua RUU itu masuk dalam program legislasi nasional (Proglegnas) prioritas karena disetujui di tingkat satu pada periode DPR sebelumnya.

    Namun, masih banyak polemik dalam pembahasan dua peraturan itu. Pemerintah dan DPR diminta tak gegabah untuk melanjutkan pembahasan.

    "Keberatan-keberatan masyarakat terhadap kedua RUU tersebut harus menjadi perhatian serius agar produk undang-undang yang dihasilkan merupakan produk undang-undang yang dapat diterima secara luas di kalangan masyarakat dan memberikan manfaat kepada rakyat demi tegaknya negara hukum," ujar Taufik yang juga anggota Komisi III DPR.

    Baca: Pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tunggu Situasi Kondusif

    Pembahasan dua peraturan itu juga diminta diulang lagi. Pasalnya, kata Taufik, masih ada hak konstitusional anggota DPR yang belum terlibat dalam pembahasan pada periode lalu.

    "Pembahasan sebuah RUU juga tetap harus dilakukan secara komprehensif untuk menjaga kualitas undang-undang yang dihasilkan, terlebih lagi kedua RUU tersebut mendapatkan banyak sorotan dan keberatan dari publik," tutur Taufik.

    Kesalahan pasal yang ada dalam dua peraturan itu juga diminta dibenahi dulu. Jangan sampai undang-undang itu langsung bermasalah setelah disahkan.

    "RUU Pemasyarakatan dan RKUHP masih mengandung hal-hal yang kontroversial, di antaranya masih adanya tafsir yang tidak jelas terhadap beberapa ketentuan dalam kedua RUU tersebut, yang memberikan multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum," ujar Taufik.

    NasDem meminta seluruh pasal kontroversial dalam dua undang-undang itu dikaji ulang. Kalau memang pasal itu tak bisa diselamatkan, NasDem meminta dihapus.

    "Jika materi muatan pada pasal-pasal yang kontroversial tidak dikaji ulang secara komprehensif dan tidak diubah, direvisi, atau dihapuskan, Fraksi Partai NasDem akan menolaknya," tegas Taufik.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id