comscore

PKPU Bakal Berubah Meski UU Pemilu Tak Direvisi

Antara - 15 Januari 2022 11:19 WIB
PKPU Bakal Berubah Meski UU Pemilu Tak Direvisi
Ilustrasi Medcom.id.
Jakarta: Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak monoton. PKPU di setiap pesta demokrasi bakal berubah meski tidak ada revisi terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pilkada.

"Memang tidak ada masa kedaluwarsa, tetapi seiring dengan perubahan undang-undang atau pergantian pemilu atau pilkada, PKPU juga berubah, terutama PKPU tahapan, program, dan jadwal pemilu," kata Titi Anggraini di Semarang, Sabtu, 15 Januari 2022.

 



Hingga awal tahun ini, DPR dan pemerintah belum berencana merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meski sebelumnya terdapat RUU Pemilu yang akan menyatukan aturan main pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang DPR menarik RUU Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021. Begitu pula, kata Titi, terkait dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 yang sampai sekarang masih berlaku.

Walau kedua Undang-undang itu tetap berlaku pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, KPU akan melakukan perubahan terhadap PKPU untuk mengakomodasi tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

"Jadi, hampir pasti ada perubahan akibat evaluasi pemilu sebelumnya yang memerlukan perbaikan substansi regulasi, kecuali PKPU yang mengatur internal kelembagaan KPU, biasanya lebih ajek keberlakuannya," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini.

Baca: Isu Penundaan Pemilihan Presiden Dinilai Berdampak Buruk

KPU saat ini tengah mempersiapkan berbagai rancangan PKPU untuk mengatur teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Dia menyebut ada beberapa hal yang sudah dikonsultasikan dengan beberapa pihak selain Rancangan PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal, yaitu Rancangan PKPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.

Menurut aktivis Maju Perempuan Indonesia (MPI) ini, penting bagi KPU segera menuntaskan penyusunan PKPU. Ini penting agar bisa menyosialisasikannya lebih awal dan dalam waktu yang memadai kepada publik maupun peserta pemilu.

"Harapannya pemahaman dan penguasaan mereka menjadi makin baik sehingga ketertiban penyelenggaraan pemilu atau pemilihan lebih mudah diwujudkan," kata Titi Anggraini.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id