NasDem: Pansus Jiwasraya Jangan Dibawa ke Arah Politis

    Anggi Tondi Martaon - 05 Februari 2020 15:50 WIB
    NasDem: Pansus Jiwasraya Jangan Dibawa ke Arah Politis
    Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
    Jakarta: Partai NasDem tak mempersoalkan langkah Partai Demokrat dan PKS yang ngotot ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Namun, pansus jangan untuk agenda politik.

    "Jangan geser ini ke arah yang politis. Pokoknya ini harus kita pikirkan soal kepentingan bangsa," kata Ketua DPP NasDem Taufik Basari di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.

    Taufik menegaskan NasDem tidak alergi dengan Pansus Jiwasraya. NasDem sudah memikirkan upaya tersebut dan melakukan berbagai kajian.

    Pada perjalanannya Komisi VI, Komisi XI, dan Komisi III DPR sudah membentuk Panja Jiwasraya. Taufik menilai pembentukan panja sebagai bentuk pengawasan terhadap pengungkapan kasus Jiwasraya. Masing-masing pihak bisa saling bertukar informasi terkait pengawasan yang dilakukan di tiap komisi.

    "Di panja, komisi ini kita sudah agendakan untuk melakukan rapat gabungan. Artinya sama saja sebenarnya tiga panja di komisi ini berkoordinasi dengan niatan awal NasDem membentuk pansus," terang dia.

    NasDem: Pansus Jiwasraya Jangan Dibawa ke Arah Politis
    Asuransi Jiwasyara. Foto: MI/Ramdani

    Menurut dia, tidak ada salahnya memberikan kesempatan kepada tiga panja tersebut untuk bekerja. Dia berharap panja bisa mengungkap kasus korupsi di Jiwasraya.

    "Saat ini, karena ada tiga panja ini kita optimalkan. Kalau nanti berkembang, kita lihat saja dinamika yang terjadi," ujar dia.

    Fraksi PKS dan Partai Demokrat menyerahkan usulan pembentukan Pansus hak angket Jiwasraya (persero) ke pimpinan DPR. Dokumen tersebut diterima Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. 

    Aziz menyebut usulan itu hak legislator untuk menyuarakan pendapat sesuai Pasal  79 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 juncto Pasal 154 ayat (1) Peraturan DPR 1 Tahun 2014. Regulasi itu mengatur hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id