Menteri LHK-Menkopolhukam Bahas Rakornas Karhutla

    Indriyani Astuti - 05 Februari 2020 10:23 WIB
    Menteri LHK-Menkopolhukam Bahas Rakornas Karhutla
    Ilustrasi. Foto: Antara/FB Anggoro
    Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, pagi ini. Pertemuan membahas rapat koordinasi nasional (rakornas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang akan digelar Kamis, 6 Februari 2020.

    Mahfud mengatakan rakornas penting guna memperkuat mitigasi dan antisipasi karhutla. Musibah ini berpotensi terjadi setiap tahun saat musim kemarau.

    "Biasanya setiap tahun selalu menjadi catatan masalah dan setiap tahun itu dipimpin langsung oleh presiden," ujar Mahfud, Rabu, 5 Februari 2020.

    Bencana Karhutla yang terjadi pada 2015, kata dia, sangat besar sehingga menimbulkan kabut asap lintas batas (transboundary haze) hingga Singapura dan Malaysia. Mahfud mengklaim usai karhutla hebat 2015, bencana tersebut cenderung dapat tertangani dengan mitigasi dan pencegahan lebih awal.

    "Itu teratasi sampai sekarang kita itu dari tahun ke tahun jadi membaik," ucapnya.

    Menteri LHK-Menkopolhukam Bahas Rakornas Karhutla
    Ilustrasi. Antara/Syifa Yulinnas

    Jika dibandingkan dengan negara-negara yang mengalami bencana serupa seperti Australia dan Brazil pada 2019, Indonesia cenderung lebih kecil luasan kebakarannya. Mahfud menyampaikan Rakornas Penaganan Karhutla akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

    Menteri Siti sempat menyampaikan pemerintah akan menerapkan strategi pencegahan karhutla berbasis desa dengan mengintensifkan upaya pengendalian karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak.

    Strategi penanganan karhutla sebagaimana arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Dalkarhutla 2019 antara lain prioritas pencegahan, penataan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan, pemadaman segera terhadap titik api yang muncul, dan penegakan hukum bagi pelaku Karhutla.

    Menteri Siti menambahkan, dilakukan pula patroli terpadu pencegahan karhutla di delapan provinsi rawan karhutla yang meliputi Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.





    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id