Pembatasan Sosial Berskala Besar Ala Jokowi

    Renatha Swasty - 01 April 2020 05:53 WIB
    Pembatasan Sosial Berskala Besar Ala Jokowi
    Presiden Joko Widodo. Medcom.id
    Jakarta: Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat penyebaran virus korona (covid-19). Seiring dengan penetapan itu Jokowi menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

    Hal ini diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). PPSB yang dimaksud yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 untuk mencegah penyebaran virus.

    "Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang," bunyi Pasal 2 ayat 1 aturan itu dilansir dari Setneg.go.id, Rabu, 1 April 2020.

    Pembatasan sosial berskala besar mesti didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pembatasan itu juga mesti memenuhi sejumlah kriteria.

    (Baca: Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat)

    "Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain," bunyi Pasal 3.

    Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari.

    Aturan mempersilakan gubernur, bupati, dan wali kota mengusulkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayahnya kepada Menteri Kesehatan. Menteri bersangkutan kemudian mempertimbangankan usulan dengan berdiskusi dengan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

    Pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu juga dapat diusulkan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Apabila Menteri Kesehatan menerima usulan itu maka kepala daerah wajib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Penerapan pembatasan ini sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id