Setahun Jokowi-Ma'ruf, Mengubah Birokrasi Biar Lincah

    Nur Azizah - 20 Oktober 2020 14:46 WIB
    Setahun Jokowi-Ma'ruf, Mengubah Birokrasi Biar Lincah
    Ilustrasi Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin. MI/Ramdani
    Jakarta: Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menyederhanakan beberapa regulasi dan birokrasi selama setahun memimpin Indonesia. Salah satunya memangkas sejumlah lembaga non-struktural yang dianggap tumpang tindih.

    Per 20 Juli 2020, ada 18 badan yang bubarkan. Pembubaran itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 219 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

    "Pemerintah memangkas lembaga non-struktural yang fungsinya tindih agar efektif dan efisien. Sedangkan eselon disederhanakan hanya dua level saja. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam laporan satu tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020.

    Semakin sedikit lembaga, kerja pemerintah akan semakin gesit. Anggarannya pun bisa alihkan ke kementerian atau lembaga lain.

    "Birokrasinya yang lincah ini dipastikan untuk mencapai tujuan pembangunan. Tidak ada ampun bagi birokrat ya," kata Moeldoko.

    Baca: Bayang-Bayang Resesi di Periode Setahun Jokowi Maruf

    Pemerintah juga menyederhanakan proses perizinan. Ini salah satu cara menutup akses korupsi.

    Moeldoko mengatakan birokrasi tak sekadar melaksanakan kebijakan, tetapi memastikan masyarakat menikmati setiap layanan yang diberikan. Kunci memberikan layanan yang baik ialah dengan kecepatan melayani, dan memberikan izin.

    "Struktur organisasi perlu disederhanakan menjadi fungsional sesuai kompetensi. Birokrasi bersih, pemangkasan izin, penyelamatan keuangan negara menjadi strategi nasional pencegahan korupsi," ungkapnya.

    Moeldoko mengeklaim pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja bagian dari penyederhanaan regulasi. Meskipun, aturan sapu jagat itu banyak ditolak masyarakat karena dianggap tak berpihak kepada buruh, lingkungan, dan masyarakat adat.

    Menurut Moeldoko, UU Cipta Kerja membuat dunia semakin mudah dalam bertumbuh. Sebab, tidak ada lagi tumpang tindih aturan dan mencegah praktik korupsi akibat izin birokrasi yang panjang.

    "Omnibus Law menjadi solusi mengurai keruwetan aturan," ujar Moeldoko.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id