Mahfud Bantah 'Menghalalkan' Korupsi

    Nur Azizah - 04 Mei 2021 09:23 WIB
    Mahfud Bantah 'Menghalalkan' Korupsi
    Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dok. Kemenko Polhukam



    Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah 'menghalalkan' korupsi. Dia menegaskan isu itu tidak benar.

    "Percaya bahwa saya bilang korupsi untuk mencapai kemajuan ekonomi maka pemerintah boleh membiarkan korupsi? Itu semua permainan media sosial yang omong kosong. Tak ada itu," tegas Mahfud, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

     



    Mahfud mengatakan ada yang mengutip pernyataannya dengan tidak utuh. Saat itu, Mahfud menjadi pembicara bersama ekonom, Faisal Basri, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015-2020, Halim Alamsyah, dalam diskusi virtual.

    "Webinar didengar oleh ratusan peserta. Saya yang membuka webinar itu. Terlalu amat bodoh kalau saya bilang begitu," ucap Mahfud.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu membeberkan materi yang disampaikan dalam diskusi tersebut. Dia mengatakan korupsi sudah meluas ke berbagai lini.

    "Ada yang bilang itu karena demokrasi kita kebablasan. Korupsi dibangun melalui jalan demokrasi alias menggunakan mekanisme demokrasi. Mari kita sehatkan demokrasi agar bisa mempercepat kemajuan ekonomi. Jangan seperti sekarang, demokrasinya membuat korupsi terjadi di berbagai lini," jelasnya.

    Mahfud juga menyampaikan korupsi sekarang dapat dikatakan dibangun melalui proses dan cara yang demokratis. Cara itu membuat masyarakat sesak dan hampir putus asa.

    "Tapi kita tak perlu terlalu kecewa. Jangan putus asa, kita harus terus berjuang, melawan korupsi dan menyehatkan demokrasi," tegas Mahfud.

    Baca: Wamenag Imbau Publik Tidak Termakan Hoaks Soal Haji

    Mahfud juga membicarakan masalah kemiskinan dalam diskusi virtual tersebut. Mahfud menyebut angka kemiskinan menurun dari waktu ke waktu.

    Pada 1966, saat era Presiden Soekarno angka kemiskinan mencapai 54 persen. Kemudian turun di era Presiden Soeharto menjadi 18 persen.

    Setelah melalui era Presiden BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono angka kemiskinan turun menjadi 11,9 persen. Pada akhir periode pertama pemerintahan Joko Widodo, angka kemiskinan tinggal 9,1 persen. Kemudian, angka kemiskinan naik sedikit menjadi 9,7 persen pada 2020 akibat pandemi covid-19.

    "Jadi karena kita punya negara merdeka maka kita bisa menurunkan jumlah orang miskin dari waktu ke waktu, meskipun banyak korupsinya, apalagi kalau tidak ada korupsi. Itu pernyataan saya," kata Mahfud.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id