Pemuda Kalimantan Dukung Pemindahan Ibu Kota

    Siti Yona Hukmana - 25 Agustus 2019 12:49 WIB
    Pemuda Kalimantan Dukung Pemindahan Ibu Kota
    Pemuda Kalimantan yang tergabung dalam Borneo Muda di acara car free day, Jakarta. Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
    Jakarta: Pemuda asal Kalimantan yang tergabung dalam kelompok Borneo Muda mendukung pemindahan ibu kota. Mereka menilai sudah saatnya pemerintah membangun Kalimantan.

    "Dulu kan pemindahan ibu kota ke zona barat yakni Yogyakarta, Bukittinggi, Sumatera Barat, dan Bireuen, Aceh. Kini Presiden sudah menyebutkan ibu kota akan pindah ke Kalimantan, saya sangat mengucapkan terima kasih," kata Presidium Nasional Borneo Muda Harianto Minda di sela-sela car free day (CFD) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 25 Agustus 2019. 

    Harianto mengaku bangga ibu kota pindah ke Kalimantan. Ia yakin pemindahan ibu kota akan berdampak terhadap pemerataan pembangunan di Kalimantan.

    "Nah ketika ibu kota pindah ke Kalimantan, minimal Kalimantan jadi pusat pemerintahan dan di Jakarta jadi pusat bisnis. Sehingga dua wilayah menjadi lebih kuat," ungkapnya. 

    Baca: Regulasi Diyakini Tak Menghambat Pemindahan Ibu Kota

    Harianto berharap ucapan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota tak hanya pernyataan saja. Ia ingin pernyataan segera direalisasikan.

    Kalimantan pun sudah siap menjadi pusat pemerintahan. Apalagi, ada banyak lahan kosong di sana. Saat ini, kata dia, sebagian besar lahan di Kalimantan didominasi perusahaan swasta.

    "Daripada korporasi yang memanfaatkan lahan alangkah baiknya untuk kepentingan negara, kepentingan kita secara seksama," pungkas dia. 

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan ibu kota negara yang baru akan dipindahkan ke Kalimantan. Kalimantan Timur disebut bakal menjadi wilayah ibu kota baru. 

    Proses pembangunan itu membutuhkan waktu minimal tiga tahun. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut luas lahan yang diperlukan untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur bisa mencapai 200 ribu sampai 300 ribu hektare (ha).

    Pembangunan tahap pertama akan memakan setidaknya 3.000 ha lahan. Tanah ini akan digunakan untuk membangun kantor presiden, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR, dan berbagai fasilitas publik lainnya.




    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id