Komnas HAM Ingin KKR Punya Fondasi Kuat

    Cahya Mulyana - 06 Desember 2019 18:58 WIB
    Komnas HAM Ingin KKR Punya Fondasi Kuat
    Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Medcom.id/Juven Martua Sitompul
    Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambut baik wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Komnas HAM ingin KKR memiliki landasan hukum kuat dan solutif.

    "KKR mesti dengan dasar hukum yang kuat," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada Media Indonesia, Jumat, 6 Desember 2019.

    Ia mengatakan KKR harus memiliki legalitas kuat agar bisa menjalankan tugas dengan optimal. Komnas HAM ingin KKR mendengarkan keterangan korban dan keluarganya.

    KKR harus mengungkap kebenaran insiden pelanggaran HAM berat. KKR juga diminta aktif merehabilitasi korban dan menangani tahapan rekonsiliasi.

    "Namun tidak semua kasus melalui KKR, ada yang bisa ke pengadilan. Pasalnya, KKR itu kan jalan hukum alternatif sehingga juga bisa diputuskan melalui pengadilan," jelasnya.

    Komnas HAM akan memastikan seluruhnya terpenuhi. Ahmad akan mengikuti pembahasan pembentukan KKR di Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.

    Menurut dia, komisi tersebut tidak otomatis menjadi sarana penyelesaian seluruh kasus pelanggaran HAM, karena beberapa perkara butuh penyelesaian langsung lewat pengadilan khusus yang terjadi pascaterbitnya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 

    "Tapi kami sudah pernah minta agar kasus Wamena Wasior Papua disidangkan. Itu usulan kami karena kedua kasus terjadi pasca UU 26 Tahun 2000, juga untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Papua," paparnya.

    Pemerintah, kata dia, sepakat perlu pembahasan mendalam terkait hal itu.

    "Menko sepakat dibahas lagi melibatkan Jaksa Agung, Menkum HAM, Mendagri, Kapolri dan Panglima TNI," pungkasnya.

    Gayung bersambut, pihak istana mengamini keinginan KomnasHAM tersebut. Pemerintah sudah selesai menyusun naskah akademik dan draf rancangan UU KKR. UU itu kini masuk program prioritas nasional 2020.

    "Jadi kemajuannya sudah cukup bagus, naskah akademiknya sudah selesai dan kemudian rancangan undang-undangnya sudah selesai. Segera sudah dimasukkan ke dalam prioritas prolegnas," kata juru bicara presiden Fadjroel Rachman.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id