PDIP Dinilai Arogan

    Faisal Abdalla - 14 Agustus 2019 10:09 WIB
    PDIP Dinilai Arogan
    Ilustrasi PDI Perjuangan. Medcom.id/M Rizal.
    Jakarta: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mempertanyakan sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang getol menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) setelah Pemilu 2019. PDIP dianggap tak melibatkan masyarakat dalam usulan tersebut. 

    "Saya kira ketika dia baru menyampaikan itu setelah pemilu dan saat dia tahu posisi suaranya lebih banyak dari yang lain, justru kelihatan arogansinya. Ingin mengatur negara ini hanya karena dia mendapatkan suara paling banyak," kata Lucius kepada Medcom.id usai diskusi di Kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2019.

    Baca: PDIP Klaim Gerindra Setuju Amendemen UUD 1945

    PDIP seharusnya mengangkat wacana ini selama masa kampanye Pemilu 2019. Lucius curiga partai besutan Megawati Soekarnoputri itu punya agenda terselubung di balik wacana ini.

    "Memang dalam UUD 1945 ada hal-hal yang masih perlu diubah, tapi saya kira itu tak bisa mengabaikan partisipasi masyarakat. Ini tak terlihat dari usulan PDIP. Kalau dia mau melibatkan partisipasi masyarakat, mestinya wacana ini digulirkan sejak masa kampanye kemarin. Jadi menguji langsung," ujarnya. 

    Lucius mengingatkan sikap PDIP saat proses revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Saat itu, PDIP paling lantang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup.

    "Saya kira ada kesamaan jalan pikiran antara keinginan dia sebelumnya untuk mengembalikan sistem pemilu kita menjadi sistem tertutup dengan wacana mengembalikan GBHN dalam amendemen UUD 1945, menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, ini semua adalah gaya berpikir yang pernah menghancurkan demokrasi kita, yaitu gaya berpikir Orde Baru," ujar Lucius.

    Baca: PDIP Relakan Kursi MPR Asal UUD 1945 Diamendemen

    Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah membantah amandemen terbatas UUD 1945 hanya usulan PDIP. Politikus PDIP itu menegaskan amandemen merupakan wacana lama yang tertunda.

    Basarah mengklaim sepuluh fraksi di MPR menyetujui wacana amandemen terbatas UUD 1945 itu. Seluruh fraksi sepakat menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id