Demokrat Tuding Kasus Jiwasraya Dilokalisasi

    Cindy - 16 Januari 2020 17:12 WIB
    Demokrat Tuding Kasus Jiwasraya Dilokalisasi
    Ilustrasi. Kantor PT Asuransi Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman menilai ada upaya pembatasan informasi terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Ia pun menuding ada pihak yang coba melokalisasi kasus ini.  

    "Saya sudah membaca laporan Kejaksaan Agung itu ada tanda-tanda. Kami menengarai adanya upaya sistematik untuk melokalisasi kasus ini dengan hanya menjerat orang-orang tertentu saja," kata Benny di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020. 

    Karena itu, Demokrat tetap ingin panitia khusus (pansus) Jiwasraya dibentuk. Demokrat tengah mencari cara guna mewujudkan pansus Jiwasraya. 

    Benny menilai kasus Jiwasraya adalah kejahatan korupsi yang sistematis dan terstruktur. Ia menuding ada tokoh-tokoh di dalam lingkaran kekuasaan ikut 'bermain' dalam kasus perusahaan asuransi pelat merah itu. 

    "Karena ini apabila kasusnya hanya di tingkat panitia kerja (panja) tidak cukup," tegasnya. 

    Demokrat akan melobi fraksi-fraksi di DPR untuk menyetujui wacana pembentukan pansus Jiwasraya. Ia menyebut wacana ini bukan untuk menyudutkan pemerintah.

    "Bukan untuk menjatuhkan pemerintah tapi kita mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. itu poinnya," kata Benny.

    Jiwasraya merekayasa laporan keuangan sejak 2006 demi memperoleh izin penjualan produk JS Saving Plan. Jiwasraya menempatkan 95 persen dana investasi di saham-saham gorengan.

    Berdasarkan dugaan awal, total dana yang diinvestasikan di saham sampah tersebut mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4 persen dari total investasi Jiwasraya.

    Sebanyak 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun juga dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk.

    Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara Rp13,7 triliun hingga Agustus 2019. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen.

    Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
     
    Kelimanya dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelima tersangka ditahan di tempat terpisah. 





    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id