comscore

Partai Garuda Sarankan Penolak Revisi UU P3 Ajukan Uji Materi ke MK

Whisnu Mardiansyah - 27 Mei 2022 19:47 WIB
Partai Garuda Sarankan Penolak Revisi UU P3 Ajukan Uji Materi ke MK
Mahkamah Konstitusi. Foto: Dok Medcom.id
Jakarta: Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) telah resmi disahkan oleh DPR dan pemerintah. Segala bentuk penolakan terhadap UU ini disarankan lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ketika UU P3 masih menjadi Rancangan dan belum disahkan di DPR, maka para pihak tentu boleh saja melakukan unjuk rasa, menyampaikan penolakan atau apapun. Tapi ketika sudah disahkan, tentu ada mekanismenya, yaitu melakukan judicial review ke MK, bukan malah menyebarkan informasi sesat atau turun ke jalan," kata Wakil Ketua Umum Partai Garada Teddy Gusnaidi di Jakarta, Jumat, 27 Mei 2022.
Teddy tak mempersoalkan elemen buruh yang mengancam akan kembali turun ke jalan jika Revisi UU P3 disahkan. Namun, menurutnya unjuk rasa tak lagi relevan setelah UU telah disahkan.

"Ada yang namanya berdasarkan asas proporsionalitas, yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan dari kegiatan tersebut," ujarnya.

Baca: Revisi UU Pembentukan Peraturan Disahkan DPR

Menurut Teddy, unjuk rasa dengan demonstrasi turun ke jalan sudah melenceng dari asas proporsionalitas. Pasalnya, DPR tidak bisa membatalkan UU yang telah disahkan tanpa melewati ujji materi di MK.

"Beberapa masyarakat yang akan ikut unjuk rasa terkait hal ini tentu harus diberikan edukasi, jangan mau ikut ajakan yang salah, sehingga tujuan yang kalian inginkan tidak tercapai," katanya. 

DPR mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Pengambilan keputusan dilakukan Ketua DPR Puan Maharani. 

Revisi UU PPP dilakukan untuk mengakomodasi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Omnibus Law. Setelah ini, pemerintah dan DPR akan merevisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
 
Proses revisi UU PPP dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Proses pembahasan dimulai pada 7 April 2022.
 
Proses pembahasan dilakukan selama sepekan. Pengambilan keputusan tingkat I dilakukan pada 14 April 2022.

(WHS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id