Bola Panas UU KPK di Tangan Jokowi

    Nur Azizah - 17 Oktober 2019 14:25 WIB
    Bola Panas UU KPK di Tangan Jokowi
    Presiden Joko Widodo dan Wakil PResiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas. Dok. Istana Kepresidenan.
    Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengirim hasil perbaikan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Sekretariat Negara. UU KPK itu tinggal menunggu paraf Presiden Joko Widodo.

    "Terkait UU KPK sudah disahkan DPR. Sekarang posisinya ada di pemerintah, dalam hal ini Presiden. Kami tidak akan mencampuri atau intervensi UU KPK," kata anggota Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Oktober 2019.

    Pengesahan UU KPK sempat menuai polemik. Ribuan mahasiswa memprotes pengesahan revisi UU KPK dengan rangkaian demonstrasi di depan Gedung DPR.

    Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK. Riza mengatakan ada dua opsi lain yang bisa digunakan membatalkan revisi UU KPK.

    "Revisi kembali, bisa diajukan pemerintah ke DPR untuk dibahas lagi sampai ada titik temu dan disahkan kembali," kata Riza.

    Opsi ketiga, mengajukan judicial review. Siapa pun berhak mengajukan judicial review, mulai dari warga hingga mahasiswa. 

    "Posisi kami tentu menghormati hak-hak masing-masing, seperti Presiden, masyarakat, termasuk mahasiswa. Mari kita gunakan mekanisme yang sesuai UU dan konstitusional. Kita tunggu saja mana yang akan digunakan. Presiden bisa dengan tiga opsi itu," pungkas dia.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id