Ramai Karhutla, Nama Kementerian LHK Tetap Harum

    Kautsar Widya Prabowo - 17 Oktober 2019 10:03 WIB
    Ramai Karhutla, Nama Kementerian LHK Tetap Harum
    Kebakaran Hutan. Foto: Antara/Amiruddin Abdullah
    Jakarta: Kehadiran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) pada Juli 2015 jadi gebrakan cemerlang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian LHK di bawah komando Siti Nurbaya Bakar berhasil menyumbang triliunan fulus ke kas negara.

    "Penegakan hukum KLHK yang dipublikasi ke publik, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menang perdata Rp19,9 triliun," ujar Direktur Pusat Indonesia Center For Enviromental Law (ICEL) Henry Subagyo kepada Medcom.id, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Pandangan serupa juga disampaikan Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo. Ia menyebut Ditjen Gakkum cekatan menindak tegas tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sanksi administrasi, pidana, dan perdata, cukup keras memukul penjahat hutan. Kehadiran Ditjen Gakkum di Kalimantan, Sumatera, hingga Papua dinilai efektif.

    "Itu tidak sekadar balai, betul-betul bergerak untuk karhutla. Sudah ada yang digugat, saya melihat banyak hal yang berubah dibandingkan sebelum-sebelumnya," ujar dia.

    Direktur Jenderal Gakkum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani mengungkapkan keberhasilan menegakkan hukum tercermin dari 1.100 kasus yang ditangani dalam empat tahun. Kasus tersebut terkait pembalakan liar, perambahan kawasan, dan perburuan satwa dilindungi.

    Mereka yang terlibat disanksi administratif, pidana, hingga perdata. Kurang lebih 800 kasus telah diberikan sanksi administratif dan 721 kasus dibawa ke pengadilan dengan sanksi pidana.

    "Menggugat secara perdata ada 25 (kasus) yang tengah berlangsung, ada 11 (kasus) sudah putusan tetap dengan total nilai lebih Rp19 triliun," beber Rasio.

    Rasio menjelaskan Ditjen Gakkum menyegel 78 perusahaan yang diduga terlibat kasus karhutla. Beberapa terdapat di Riau, Jambi, Balikpapan, Kalimantan Selatan, Barat, Timur, dan Utara.

    Pekerjaan Rumah

    Di sisi lain, Henry, Bambang, maupun Rasio mengakui masih banyak pekerjaan rumah untuk Kementerian LHK. Semua yang dilakukan dalam lima tahun kepemimpinan Siti Nurbaya Bakar tak mungkin tanpa cela.

    Sebagai pemerhati lingkungan, Henry menegaskan Kementerian LHK seharusnya melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keungan (PPATK) serta perbankan. Dua lembaga itu bisa memperlancar proses ganti rugi korporasi atau individu kepada negara atas perbutan yang merugikan lingkungan hidup dan kehutanan.

    Selain itu, Henry menyarankan pemerintah fokus melakukan pencegahan dan pemulihan kasus karhutla. Antisipasi perlu meski aspek ini menunjukkan perubahan positif.

    "Ke depan yang harus diperkuat upaya pencegahan termasuk melakukan monitoring terhadap pelaku usaha dan juga aspek pemulihan pasca kebakaran," beber Henry.

    Siapa pun yang nantinya memimpin Kementerian LHK harus pula melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Izin usaha pengusaha nakal dan antek-anteknya menjadi kewenangan daerah. Evaluasi sistem perizinan di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi diperlukan.

    "Memastikan pemberian izin betul-betul melakukan pengawasan. Ada hasilnya dari pengawasan itu, sehingga upaya pencegahan bisa diperkuat," tegas dia.

    Ramai Karhutla, Nama Kementerian LHK Tetap Harum

    Sedikit berbeda pandangan dengan Henry, Bambang sebagai akademisi menyoroti minimnya sumber daya manusia (SDM) dalam menindak berbagai kasus karhutla. Kementerian LHK periode selanjutnya harus didukung tim ahli yang berperan penting menentukan kasus layak atau tidak dilanjutkan ke pengadilan.

    "Misalnya gini, ada kebakaran diproses, yang mengetahui proses seperti apa, kebakaran itu, mulai tanggal berapa sampai kapan, dampak seperti apa dan kerugian itu adanya di ahli, kalau ahlinya enggak ada, mau cerita apa?" jelas Bambang.

    Bambang menyebut Kementerian LHK saat ini hanya memiliki dua saksi ahli, yaitu dirinya dan Basuki Wasis. Terbatasnya ahli menjadi kendala tersendiri ketika sangat banyak kasus yang harus diselesaikan.

    Ia mendorong Kementerian LHK berkoordinasi dengan perguruan tinggi guna mendapatkan ahli yang fokus pada permasalahan lingkungan dan kehutanan. Bukan sekadar ahli yang tidak memiliki latar belakang pada isu tersebut.

    "Kalau ahlinya enggak ngerti, nah bagaimana proses perdatanya. Misalkan kebakaran berapa yang kerugian itu, karena nanti ketika di persidangan yang dihadapi juga ahli, kalau setengah-setengah malah di-bully," beber dia.

    Dirjen Gakkum Rasio menanggapi kekhawatiran itu. Ia juga tak mau berpuas diri. Kementerian LHK memang harus berbenah dalam menanggulangi karhutla melalui sanksi dan pengawasan.

    "Ke depan yang kita dorong memperkuat pengawasan yang lebih intensif dapat dilakukann melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota," tutur Rasio.

    Namun, Rasio menganggap sanksi yang diberikan cukup memunculkan efek jera kepada penjahat hutan. Mereka akan berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatan merugikan itu.

    "Mereka akan patuh pada konsekunsi kalau mau bakar hutan ada sanksi, dicabut izinya, dibekukan. Dapat menimbulakan efek jera, selain hukum pidana dan perdata," ujar dia.





    (OJE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id