Golkar Dorong Pileg dan Pilpres Dipisah

    Arga sumantri - 05 Desember 2019 18:26 WIB
    Golkar Dorong Pileg dan Pilpres Dipisah
    Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
    Jakarta: Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya, Golkar ingin pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dipisah. 

    Anggota Steering Committee Munas X Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut sejatinya proses demokrasi sudah berjalan dalam koridornya. Namun, sistem politik perlu disempurnakan. 

    "Demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensial, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan pilpres dan pileg serta perlunya kajian secara mendalam UUD (Undang-Undang Dasar) 1945," kata Ace di Munas X Golkar, Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.

    Menurut dia, Partai Golkar juga mengajak seluruh komponen bangsa mengamalkan Pancasila sejak usia dini. Untuk itu, Golkar bakal memperjuangkan kelahiran UU Pembinaan Ideologi Pancasila. 

    Selain itu, Golkar mendorong terwujudnya kehidupan keagamaan yang moderat, toleran, dan menghargai perbedaan. Penganut radikalisme yang dapat mencederai kehidupan kebangsaan tak boleh diberikan ruang.

    "Oleh karena itu Golkar berkomitmen bekerja sama dengan ormas (organisasi masyarakat) keagamaan untuk melakukan pembinaan demi terwujudnya kehidupan moderasi beragama," papar dia. 

    Golkar pun mendorong kebijakan debirokratisasi agar pemerintahan responsif dalam memberikan pelayanan. Reformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dengan prinsip kaya fungsi dan miskin struktur perlu dilanjutkan.

    "Golkar mendukung rencana memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur dengan mempercepat penerbitan UU Ibu Kota Negara," lanjut Ace. 

    Di samping itu, Indonesia harus berperan dalam politik luar negeri bebas aktif dalam kancah geopolitik internasional. Kerja sama yang dibangun harus menguntungkan perekonomian Indonesia. 

    Jajaran Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga meminta iklim ekonomi yang kondusif dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan investasi langsung luar negeri yang menggerakkan sektor perekonomian nasional berorientasi ekspor. Misalnya, di sektor manufaktur, industri argo, perkebunan, pertanian, perikanan, tambang, dan minyak bumi dan gas (migas). 

    Investasi ini dipandang perlu mengutamakan sumber daya lokal dan bahan baku produksi dalam negeri. Selain itu, kebijakan ekonomi harus memperhatikan secara konsisten konsep ekonomi hijau dan rendah karbon.

    Ace menuturkan Golkar bakal terus memperjuangkan cita-cita keadilan sosial. Langkah ini dapat dilakukan melalui pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, penghapusan stunting, pelayanan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, pemberantasan narkoba, dan masalah sosial lainnya.

    Golkar pun mendukung kebijakan deregulasi perundang-undangan dengan skema omnibus law. Hal ini penting demi penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional.

    "Dan akan menjadi fondasi menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar dia. 

    Terakhir, Golkar mendorong perbaikan kinerja penegak hukum. Pemberantasan korupsi dengan indikator penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, pengutamaan pencegahan, pelanggaran hukum, dan manajemen sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif, harus dijalankan.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id