Komnas HAM Hingga BNPT Minta Tambahan Anggaran

    Faisal Abdalla - 02 September 2019 15:33 WIB
    Komnas HAM Hingga BNPT Minta Tambahan Anggaran
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Lima mitra kerja Komisi III mengajukan penambahan anggaran pada 2020. Pengajuan yang salah satunya diajukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disampaikan dalam rapat di DPR.

    "Total tambahan anggaran yang diajukan Rp371.186.431.000," kata Ketua KomnasHAM Taufan Damanik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

    Taufan memerinci tambahan anggaran Rp371 miliar itu diperuntukkan bagi peningkatan fungsi Komnas HAM di mancanegara Rp1.370.034.000; renovasi gedung Rp361.462.820.000; Festival HAM Rp5.853.577.000; dan anggaran rekomendasi usulan konsep penanganan dan/atau penyelesaian konflik agraria Rp2.500.000.000.

    Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga mengajukan penambahan anggaran. Mereka bahkan mengeluhkan penurunan anggaran dari tahun ke tahun.

    "Saat ini LPSK mengusulkan penambahan anggaran untuk 2020 Rp101.545.000.000. Kami maksudkan agar anggaran yang semula kami ajukan sebesar Rp156.103.755.000 kembali terpenuhi," kata Ketua LPSK, Hasto Atmojo.

    Dia heran mengapa anggaran LPSK menurun dari tahun ke tahun. Padahal, menurut dia, serapan anggaran LPSK cukup tinggi.

    Selanjutnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Heru Winarko mengajukan tambahan Rp409.361.730.000 untuk disetujui pada pagu anggaran 2020. Sedangkan Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengajukan pagu anggaran 2020 Rp257.653.660.100. Namun, dari jumlah itu, baru Rp56.700.000.000 yang disetujui Kementerian Keuangan.

    Tambahan anggaran ini diajukan untuk membiayai sejumlah unit kerja baru dalam struktur BNPT. "Sehingga masih terdapat kekurangan Rp200.953.660.100. Untuk mendukung operasional unit-unit kerja baru dibutuhkan anggaran memadai," jelas Suhardi.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi satu-satunya mitra kerja Komisi Hukum yang tak mengajukan penambahan anggaran. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, menyebut sistem e-Budgeting dan e-Planning KPK sudah berjalan baik.

    "Kita tak ada tiba-tiba mengajukan tambahan ini, tambahan itu. Kita sudah rancang sejak lama dari tahun lalu sesuai yang dibutuhkan KPK," ujar Laode.



    (OJE)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id