BUMN Didorong Berdayakan Desa

    Achmad Zulfikar Fazli - 26 Februari 2020 03:04 WIB
    BUMN Didorong Berdayakan Desa
    Ilustrasi. Medcom/Annisa Ayu
    Jakarta: Pembenahan total terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai harus tetap mempertimbangkan pakem fungsinya. Dengan begitu, BUMN dapat meraih keuntungan dan sukses menunaikan tugas-tugas sosial. 

    "Dalam konteks menuntaskan tugas publik alias sosial (public social offer, PSO) itu, saya menyarankan BUMN-BUMN mampu mendorong berbagai upaya memberdayakan warga masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia," ujar anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

    Menurut dia, sangat banyak aspek permasalahan buat memberdayakan masyarakat desa, termasuk daerah tertinggal, serta beberapa kawasan transmigrasi yang bisa didorong BUMN. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, dan puskesmas atau posyandu.

    Kemudian, pembangunan sektor pertanian, perkebunan rakyat, pesisir, dan pengembangan daerah perbatasan terluar atau terdepan dengan batas negara tetangga.

    "Saya percaya cukup banyak BUMN yang mampu mendorong meningkatkan kesejahteraan warga di ketiga daerah serta kawasan tadi," ucap dia.

    BUMN Didorong Berdayakan Desa
    Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar. Istimewa.

    Dia pun menilai BUMN mampu meraih simpati publik bila menjalankan nilai-nilai tersebut. BUMN juga bisa berbeda dari institusi serupa di negara lain yang semata mengejar keuntungan.

    "Saya meyakini juga, BUMN bisa mendorong percepatan pemberdayaan perdesaan tersebut, " ujar Eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu.

    Marwan pun mengingatkan sejumlah fondasi buat memperkuat kehidupan masyarakat di perdesaan. Mulai dari pembentukan badan usaha milik desa, mewujudkan desa wisata, perbaikan irigasi pertanian, menambah jaringan listrik, satu desa satu produk unggulan hingga dana desa.

    Semua itu, lanjut dia, sudah memiliki dasar-dasar secara inovatif sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Baca: Kementerian BUMN Terus Dukung Dirut Jiwasraya

    Di sisi lain, Marwan tercatat sebagai penggagas dan mewujudkan nomenklatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Artinya, dia telah menggabungkan atau mensinergikan tiga unsur dari Kemendagri, Kementerian PDT dan Kemenakertrans.

    Di masa kepemimpinannya, Marwan mengeklaim mampu menegosiasi kenaikan anggaran Kemendes-PDTT ke legislatif dan eksekutif.  Sayangnya, sekarang anggaran Kemendes-PDTT malah turun. 

    Politikus PKB itu pun menyarankan agar para penerusnya bisa lebih berinisiatif, kreatif, dan inovatif. Jangan hanya mengganti nama program, tetapi substansi atau kontennya sama.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id