Salah Ketik RUU Cipta Kerja Diminta Tak Dipersoalkan

    Candra Yuri Nuralam - 18 Februari 2020 11:57 WIB
    Salah Ketik RUU Cipta Kerja Diminta Tak Dipersoalkan
    Ilustrasi. Medcom.id.
    Jakarta: Legislator PDI Perjuangan Rahmad Handoyo minta insiden salah ketik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tak dipermasalahkan. Hal itu dinilai manusiawi.

    "Yang penting dan prinsip pantas dihargai kalau adanya kekeliruan, dan diakui sebagai sebuah kekeliruan, ya kita hormati atas kekeliruan teknis," kata Rahmad kepada Medcom.id, Selasa, 18 Februari 2020.

    Rahmad mengatakan kesalahan teknis wajar terjadi dalam proses menyusun RUU. Terlebih, kesalahan terjadi pada draf yang belum dibahas di parlemen.

    "Yang sudah selesai di sepakati draf RUU antara parlemen dan pemerintah, dan diserahkan kepada presiden saja dimungkinkan adanya kekeliruan teknis," ucap Rahmad.

    Anggota Komisi IX itu berharap situasi ini tak dipolitisasi. Ia memastikan kasus salah ketik pasal di RUU Cipta Kerja bakal dikomunikasikan legislator kepada pemerintah. "Jadi sudah selesai  masalah ini," ujar Rahmad.

    Salah Ketik RUU Cipta Kerja Diminta Tak Dipersoalkan
    Legislator PDI Perjuangan Rahmad Handoyo. Foto: Medcom/Candra Yuri Nuralam

    Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku ada kesalahan ketik pada Pasal 170 RUU Cipta Kerja. Pasal terkait perubahan undang-undang.

    Pasal 170 berbunyi, 'Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini'. Artinya, Presiden berwenang mengubah undang-undang tanpa melalui DPR.

    "Ini mungkin kesalahan. Perundang-undangan maksudnya. Sudah saya jelaskan, Perda dicabut dengan Peraturan Pemerintah," kata Yasonna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.

    Yasonna menjelaskan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Bila bertentangan, akan dicabut melalui eksekutif.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id