Pemuda Muhammadiyah: UU Ciptaker Memperkuat UMKM

    Arga sumantri - 10 Oktober 2020 21:25 WIB
    Pemuda Muhammadiyah: UU Ciptaker Memperkuat UMKM
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menilai pemerintah dan DPR harus lebih keras menjelaskan keuntungan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Misalnya keuntungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    "Hasil kajian Pemuda Muhammadiyah undang-undang (Ciptaker) ini sangat memperkuat UMKM yang menjadi basis usaha dan penopang perekonomian masyarakat Indonesia," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2020.

    Sunanto mengatakan UU Ciptaker adalah strategi politik hukum pemerintah dan DPR untuk menarik investasi dan membantu meningkatkan perekonomian rakyat. Secara umum, kata dia, memang ada catatan terhadap kehadiran undang-undang ini.

    "Di samping kita menyambut baik kehadiran undang-undang ini, perlu juga sikap kritis terhadap pasal-pasal tertentu yang merugikan kepentingan rakyat, buruh, dan sektor lainnya," ujarnya.

    Menurut dia, pasal-pasal tertentu dalam UU Ciptaker dapat meningkatkan investasi guna menyerap tenaga kerja. Ujungnya, kata dia, akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan melalui kinerja yang terampil, terdidik, dan inovatif.

    Namun, menurut Sunanto, pemerintah dan DPR perlu duduk bersama dengan mengundang elemen-elemen masyarakat sipil. Forum itu diperlukan untuk membicarakan dan meminta pandangan terkait peluang-peluang yang menguntungkan bagi masyarakat dari penetapan dan pemberlakuan UU Ciptaker.

    Baca: Pemerintah Diminta Menyelaraskan UU Ciptaker dengan Baik

    Pemerintah dan DPR juga perlu mengomunikasikan terkait sejumlah pasal yang dianggap merugikan kepentingan rakyat dan hak-hak pekerja. Menurut dia, hal ini memerlukan perhatian khusus.

    "Dan tentu, pemerintah dan DPR tetap memperhatikan aspirasi dan tuntutan rakyat," ungkapnya.

    Pemerintah dan DPR dipandang perlu juga menyerap dan mendengarkan tuntutan rakyat dan masyarakat sipil. Eksekutif dan legislatif perlu mencermati, memperhatikan, dan mencatat setiap tuntutan untuk disikapi dalam bentuk keputusan politik yang menguntungkan semua pihak.

    "Mendukung penuh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam upaya judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

    Pemuda Muhammadiyah melihat perlunya kehati-hatian semua pihak dalam menghadapi situasi politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri. Dengan sikap kehati-hatian tersebut, diharapkan dapat muncul sikap politik yang tepat dan cepat, serta memberikan solusi bagi semua pihak.

    "Termasuk bagi para buruh yang saat ini sedang memberikan porsibkhusus terhadap undang-undang ini," ujar dia.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id