Hindari Polemik, Stafsus Milenial Harus Melek Politik Kebangsaan

    Anggi Tondi Martaon - 10 November 2020 11:33 WIB
    Hindari Polemik, Stafsus Milenial Harus Melek Politik Kebangsaan
    Istana Merdeka. Foto: MI/Siska Nindya
    Jakarta: Kinerja staf khusus (stafsus) milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dikritik. Mereka diminta banyak belajar mengenai politik kebangsaan.

    "Sehingga apa yang dilakukannya itu tidak melanggar, tidak menjadi tindakan kontroversial," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Medcom.id, Selasa, 10 November 2020.

    Ujang menyayangkan kinerja anak muda yang diangkat sebagai stafsus milenial Jokowi dalam setahun belakangan. Sejak dikenalkan langsung Presiden pada 21 November 2019, mereka dianggap lebih banyak membuat ulah.

    Menurut dia, stafsus seharusnya membantu Kepala Negara menjalankan program pemerintahan. Mengingat mereka diangkat karena kompetensinya yang mentereng.

    "Bukan menjadi intrik sana, intrik sini, membuat surat yang tidak perlu," ungkap dia.

    Baca: Tubruk Tupoksi, Kesalahan Stafus Milenial Dinilai Fatal

    Dia meminta Jokowi menertibkan stafsus milenial. Ulah mereka dianggap berdampak buruk kepada Jokowi.

    "Harusnya (stafsus) meringankan kerja Pak Jokowi, tapi faktanya menjadi beban. Ini menjadi persoalan.," ujar dia.

    Ombudsman meminta Presiden mengevaluasi stafsus milenial. Hal ini imbas Stafsus Presiden, Aminuddin Ma'ruf, menerbitkan surat perintah kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia untuk menghadiri pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 November 2020.

    "Kejadian yang dilakukan oleh staf khusus ini tidak hanya sekali saja," kata anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 9 November 2020

    Pada April 2020, kasus serupa sempat mencuat. Kala itu, Stafsus Presiden Andi Taufan Garuda Putra menyurati camat di Jawa, Sulawesi, dan Sumatra, agar berkerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), perusahaannya, dalam program Desa Lawan Covid-19.

    Dalam surat berkop Sekretariat Kabinet itu, Andi memosisikan diri sebagai staf khusus presiden. Peristiwa ini menyebabkan polemik. Andi akhirnya memutuskan mundur dari Istana.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id