comscore

Revisi UU Cipta Kerja Harus Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS

Fachri Audhia Hafiez - 26 Mei 2022 08:39 WIB
Revisi UU Cipta Kerja Harus Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS
Ilustrasi. Medcom.id

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan lembaganya saat ini menunggu surat presiden (surpres) untuk memulai perbaikan UU Ciptaker usai mengesahkan RUU PPP menjadi undang-undang.

"Kita akan tunggu surpres dari Presiden. Kemudian, sesuai mekanisme di DPR, akan kita teruskan untuk dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya," kata Puan.
Menurut dia, revisi UU PPP sudah sesuai dengan putusan MK yang menyoal metode Omnibus Law tak diatur dalam UU PPP sebelum direvisi. Puan berharap UU PPP hasil revisi dapat diimplementasikan dan memberi manfaat.

Dipecah Jadi 11 UU

Ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menyarankan agar pembentukan Omnibus Law tidak seperti yang saat ini dengan memasukkan bahasan semua dalam satu UU. Menurut dia, UU Ciptaker terlalu gemuk dengan memuat 11 klaster dan memasukkan 79 undang-undang di dalamnya.

"Bikin UU Omnibus Law bukan bikin 11 UU dibuat satu. Itu keliru enggak bisa, terlalu besar. Harusnya kalau buat Omnibus Law dibikin kecil-kecil. satu klaster-satu klaster. Ini kan 11 klaster, 79 UU," ujar Zainal.

Menurut dia, UU Ciptaker bisa dipecah menjadi 11 UU yang lebih kecil dengan cakupan yang lebih khusus per klaster. "Kalau saya harusnya, bikin 11 klaster itu berarti bikin 11 UU Omnibus Law. Harusnya dibuat lebih kecil-kecil," tegasnya.







Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id