Tito Tantang Cakada Tak Keluarkan Uang Selama Pilkada

    Whisnu Mardiansyah - 18 November 2019 20:32 WIB
    Tito Tantang Cakada Tak Keluarkan Uang Selama Pilkada
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD. ANT/Wahyu Putro.
    Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut calon kepala daerah mengeluarkan biaya politik tinggi selama pilkada. Mantan Kapolri itu menantang jika ada kepala daerah yang mengaku tak mengeluarkan uang selama pilkada.

    "Ya kalau ada yang menyatakan enggak bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya. Pertama untuk kendaraan politik, paling tidak (biaya) yang legal-legal saja lah," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2019.

    Calon kepala daerah juga harus menyediakan biaya kampanye dan saksi saat pemilihan. Jika dijumlahkan, biaya yang dikeluarkan saat pencalonan tak akan tertutupi dengan gaji lima tahun menjabat sebagai kepala daerah.

    Tito menyebut calon kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota mengeluarkan hampir Rp30 miliar selama pilkada. Padahal, total gaji kepala daerah selama lima tahun menjabat hanya Rp12 miliar.

    "Kalau dia mau tekor saya mau hormat sekali, itu berati betul-betul mengabdi untuk nusa bangsa gitu. Tapi yang apakah ada? (Sebanyak) 1000: 1 mungkin ada, mungkin, mungkin juga enggak, saya mohon juga kalau enggak ada," jelas Tito.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beralasan pilkada langsung mempunyai sisi negatif yakni biaya politik tinggi. Meski partisipasi demokrasi meningkat dari tahun ke tahun. 

    Keinginan Tito mengevaluasi sistem pilkada langsung menuai pro dan kontra. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menolak pilkada dikembalikan melalui DPRD.

    Juru bicara presiden Fadjroel Rachman menyebut Presiden Joko Widodo menolak pilkada dikembalikan ke DPRD. Jokowi menilai pilkada langsung masih relevan digunakan. Pilkada langsung juga mendekatkan kepala daerah dan masyarakat dalam proses pembangunan.

    Menurut Fadjroel, Presiden Jokowi menilai evaluasi pilkada hanya terkait teknis penyelenggaraan. "Bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik politik uang, menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan," kata Fadjroel, Senin, 18 November 2019.




    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id