NasDem Disebut Trigger Etika Politik Pilkada

    Whisnu Mardiansyah - 12 Desember 2019 17:41 WIB
    NasDem Disebut <i>Trigger</i> Etika Politik Pilkada
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Partai politik (parpol) diminta mengutamakan moral dalam mengusung calon kepala daerah. Sikap ini perlu diambil walau Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan eks narapidana yang sudah lima tahun bebas maju di pemilihan kepala daerah (pilkada).

    "Trigger hal ini sudah ada seperti yang dilakukan NasDem," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Desember 2019.

    Menurut dia, parpol wajib menjunjung etika dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk mencalonkan kepala daerah. Jika pedoman etika politik dipegang, polemik mantan koruptor di pilkada pun tidak akan muncul karena setiap kandidat bakal berintegritas. 

    "Sebab, kepala daerah, legislator juga yang duduk di lembaga yudikatif itu merupakan contoh bagi masyarakat," jelas dia.

    Selain NasDem, belum banyak partai politik yang memegang etika moral politik. Pasalnya, masih ada calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak buruk. Hal ini menunjukkan etika politik belum diperhatikan partai politik.

    Siti juga menyinggung penambahan dana parpol. Dia menilai suntikan dana ini tidak akan berdampak pada reformasi partai politik ketika etika politik masih tidak diindahkan.

    "Sebab reformasi partai politik untuk menyuguhkan kader yang akan mengisi eksekutif, legislatif, yudikatif pusat hingga daerah tingkat II sulit terwujud bila mengabaikan norma," pungkas dia.

    MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. MK memutus mantan terpidana kasus korupsi boleh ikut pilkada setelah lima tahun lepas dari penjara. 
     
    "Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman, Rabu, 11 Desember 2019.
     
    Pasal 7 ayat (2) huruf g, yang mencantumkan syarat ikut pilkada, awalnya berbunyi, "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

    Isi lengkap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada diubah menjadi:
     
    (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
     
    (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
     
    (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
     

    Uji materi UU Pilkada ini diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Pemohon meminta MK mengabulkan jeda waktu 10 tahun setelah bebas bagi eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pilkada.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id