DPR dan Pemerintah Perlu Mengkaji Ulang RKUHP

    Cindy - 21 September 2019 20:00 WIB
    DPR dan Pemerintah Perlu Mengkaji Ulang RKUHP
    Ilustrasi - Medcom.id
    Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memang tak layak menjadi pasal pidana. Menurutnya tak semua perilaku masyarakat perlu diberi sanksi.

    "Tidak semua hal yang kita anggap baik menurut ukuran pribadi maupun kelompok bisa naik menjadi pasal hukum," kata Bivitri saat dihubungi Medcom.id, Sabtu, 21 September 2019.

    Bivitri mencontohkan, salah satu pasal yang tak perlu masuk RKUHP yakni terkait gelandangan. Seharusnya pemerintah menyelesaikan masalah sosialnya, yaitu kemiskinan.

    "Karenanya bukan melarang orang menjadi miskin, menjadi gelandangan seperti KUHP yang sekarang (ingin disahkan)," ucapnya.

    Bivitri menuturkan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam terkait pasal kontroversial di mata publik itu. Sebab sanksi tak semata-mata memberi efek jera bagi masyarakat.

    "Bukan kalau kita jadi takut karena ada pidananya jadi kita tidak akan melakukan hal itu. Enggak semudah itu cara berpikirnya dalam hukum," tegas Bivitri.

    Pemerintah, lanjutnya, perlu mengkaji soal kualifikasi unsur dan dampak pasal bagi rakyat. Kualifikasi unsur harus jelas tertuang dalam RKUHP.

    Dampaknya, menurut dia, aparat penegak hukum akan esulitan untuk menerapkan, karena kualifikasi tidak jelas. Atau, ternyata pasal-pasal dalam RKUHP membuat masyarakat jadi bisa mempersekusi orang atas nama hukum pidana.

    Menurutnya, RKUHP tak perlu buru-buru disahkan. Undang-Undang tersebut bisa menunggu diselesaikan pada periode selanjutnya. 

    DPR sedianya mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna pemungkas periode 2014-2019, Selasa, 24 September 2019. Aturan baru itu pun bakal menggantikan KUHP peninggalan pemerintahan Hindia Belanda. 

    Namun dalam prosesnya, RKUHP menimbulkan pro kontra. Sejumlah poin RKHUP dinilai sebagai pasal karet. Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan RKUHP. 

    Jokowi mengaku mendengarkan masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP. Dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR.



    (DMR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id