Utak-Atik Desain Pemilu 2024

    Arga sumantri - 11 Desember 2019 09:15 WIB
    Utak-Atik Desain Pemilu 2024
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Desain Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tengah diutak-atik. Wacana ini bakal dimulai dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. 

    Revisi UU Pemilu diusulkan Komisi II DPR. Penyempurnaan aturan ini menandai keseriusan wakil rakyat mengubah desain pemilihan lima tahun mendatang. Mayoritas partai politik tampaknya sudah jera dengan Pemilu Serentak 2019 yang perdana bergulir sejak era reformasi.

    "(Pemisahan pileg dan pilpres) hampir sepakat semua (fraksi)," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya kepada Medcom.id, Selasa, 10 Desember 2019.

    Tujuh fraksi di Parlemen menginginkan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dipisah. Mereka ialah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Keadilan Bangsa (PKB) yang belum menegaskan sikap.

    Partai Golkar bahkan menjadikan wacana pemisahan pileg dan pilpres sebagai hasil rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) X pada 3-5 Desember 2019 di Jakarta. Wacana ini resmi sebagai suara partai berlambang pohon beringin. 

    "Demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensial, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan pemilihan presiden dan pemilu legislatif, serta perlunya kajian secara mendalam amendemen UUD (Undang-Undang Dasar) 1945," bunyi salah satu pernyataan politik Golkar hasil Munas X, Jumat, 6 Desember 2019. 

    Suara serupa diutarakan NasDem. Sekretaris Fraksi NasDem di DPR Saan Mustofa mengaku telah mengkaji Pemilu 2019. Ia mengatakan beban penyelenggara Pemilu Serentak 2019 terlalu berat. Banyak penyelenggara pemilu yang sakit bahkan meninggal dunia.

    "Pemisahan penyelenggaraan pileg-pilpres agar beban kerja penyelenggara pemilu lebih ringan, karena kita ingin mengutamakan kualitas penyelenggaraannya," kata Saan di Jakarta, Kamis, 6 Desember 2019.

    Saan mengatakan pileg juga jadi kurang dilirik karena masyarakat lebih fokus kepada pilpres di pemilu serentak. Bagi Saan, fokus publik terhadap pileg dan pilpres seharusnya seimbang demi menjaga kualitas pemilu. 

    Pemisahan pileg dan pilpres juga menjadi satu dari enam poin usulan PPP terhadap revisi UU Pemilu. Namun, PPP meminta pemisahan pileg dan pilpres menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

    "Terlebih saat ini ada yang mengajukan judicial review kepada MK terkait ketentuan tersebut," kata Sekretaris Fraksi PPP Ahmad Baidowi. 

    Pemohon uji materi, yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Lembaga pemerhati pemilu ini keberatan dengan UU Pemilu dan dua perubahan UU Pilkada, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Permohonan Perludem teregistrasi dengan nomor 55/PUU-XVII/2019.

    Perludem mengusulkan pemisahan pemilu serentak menjadi tingkat nasional dan lokal. Pemilu tingkat nasional memilih presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD. Pemilu serentak tingkat lokal meliputi pemilihan kepala daerah, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Selang pemilu serentak tingkat nasional dan lokal diusulkan berselang dua tahun.

    Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan usulan ini disuarakan sejak 2012. Selain mampu mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu, desain pemilu nasional dan lokal bisa memperbaiki sistem presidensial dengan konsep multipartai.

    "Kami tetap mendorong skema pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah ketimbang memisahkan pileg dan pilpres," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada Medcom.id.

    PKS juga terus mengevaluasi pemilu. PKS ingin ada formula yang cocok untuk sistem kepemiluan di Indonesia.

    "Berdasarkan kajian kami, cenderung mendorong pemilu dibagi dua, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. 

    Pembahasan revisi UU Pemilu dipastikan dimulai pada 2020. Namun, jadwalnya belum bisa ditentukan. Pasalnya, ada 50 rancangan UU yang masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020. 





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id