Mendagri Bantah Politisasi Perpanjangan Izin FPI

    Kautsar Widya Prabowo - 30 Juli 2019 12:45 WIB
    Mendagri Bantah Politisasi Perpanjangan Izin FPI
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: Medcom.id/Tjahjo Kumolo)
    Jakarta: Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sesuai prosedur. Tidak ada kongkalikong yang merugikan salah satu pihak.

    "Enggak ada (politisasi). Yang ditelaah oleh Dirjen Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum)  tidak hanya FPI, ada 400 ribu lebih ormas yang terdata, baik di Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM dan sebagainya," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2019.

    Tjahjo menyebut wajar penerbitan SKT ormas memakan waktu. Pihaknya harus melakukan sederet urusan administrasi mulai dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) hingga rekam jejak ormas dalam menjalankan tugas.

    "Itu pasti SKT nya habis masa berlaku ya dicek betul, khususnya yang menyangkut AD/ART, menerima Pancasila atau tidak. Itu saja intinya," tuturnya.

    Baca juga: Kemendagri: FPI Belum Dapat Restu Kementerian Agama

    Politikus PDI Perjuangan itu enggan mengomentari isu pembubaran FPI yang berkembang di masyarakat. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada FPI soal tafsir dari pernyataan Presiden Jokowi yang mungkin berpotensi membubarkan mereka.

    "Sekarang kita tanyakan ke FPI sendiri, bagaimana?," pungkasnya.

    Beberapa waktu lalu pemerintah menyatakan syarat administrasi perpanjangan izin FPI belum lengkap. Karenanya, Kemendagri belum dapat memperbarui permohonan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas tersebut. 

    "Masih ada tanda tangan yang kurang dalam berkas dokumen yang diajukan FPI," ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.

    Soedarmo melanjutkan FPI belum melengkapi 20 persyaratan dokumen yang diatur dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017. Salah satu dokumen yang belum lengkap ialah tiadanya rekomendasi dari Kementerian Agama. Sebagaimana diketahui, izin ormas FPI terdaftar dengan Nomor SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.



    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id