Komisi I Bakal Panggil Menkeu dan Kepala Bappenas Bahas Alpalhankam

    Anggi Tondi Martaon - 02 Juni 2021 22:07 WIB
    Komisi I Bakal Panggil Menkeu dan Kepala Bappenas Bahas Alpalhankam
    Anggota Komisi I Effendi MS Simbolon dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id, Minggu, 30 Mei 2021. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Komisi I bakal mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membahas upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Para legislator sudah mendengar penjelasan soal rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

    "Kita (akan) undang juga Menteri Keuangan, Kepala Bappenas," kata anggota Komisi I Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.

     



    Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengatakan Komisi I butuh pandangan dari sektor perekonomian terkait rencana tersebut. Sebab, moderenisasi dilakukan melalui pinjaman luar negeri.

    "Di situ intinya adalah negara melakukan pinjaman luar negeri selama kurun waktu 25-28 tahun untuk pengadaan," ungkap dia.

    Baca: Prabowo: Alutsista TNI Sudah Tua, Mendesak Harus Diganti

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjawab polemik rencana pengadaan alpalhankam senilai Rp1,7 kuadriliun dengan skema utang luar negeri. Kebijakan itu dipakai supaya tidak membebankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    "Dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional,' kata juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Mei 2021.

    Menurut dia, pinjaman dari beberapa negara tersebut akan diberikan dengan tenor panjang dan bunga sangat kecil. Proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan.

    "Anggaran Kemhan setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB (pendapatan domestik bruto) selama 25 tahun ke depan," terang Dahnil.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id