"Saya rasa enggak juga (ada praktik jual beli kursi). Kita bersama-sama kita monitor nanti," kata Iman dalam diskusi Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'PPDB Amburadul, Mas Menteri Please Muncul', Minggu, 5 Juli 2020.
BERITA TERKAIT
Iman meminta pegiat atau pemerhati pendidikan memantau proses seleksi PPDB Bina RW. Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) juga didorong terlibat dalam proses tersebut.
"Kita lihat umpamanya di RW sini berapa, yang anak-anak yang ada di RW sini, dan berapa daya tampungnya untuk yang sekolah di sini," ucap politikus Gerindra itu.
Seleksi PPDB Bina RW dinilai bukan solusi jangka panjang. Tetapi proses ini diharapkan mengakomodasi siswa yang belum diterima dan berjarak dekat dengan sekolah negeri.
(Baca: PPDB Zonasi Bina RW Dianggap Tak Adil)
"Jadi anak-anak yang tinggal 100 meter atau 200 meter yang berbasis RW dengan sekolahnya tidak ada yang terlewati," ucap dia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka jalur baru dalam PPDB 2020 yaitu Bina RW. Siswa yang tidak lolos PPDB pada jalur lain diharapkan dapat tertampung melalui jalur itu.
Kebijakan itu membuat setiap kelas dapat diisi 40 siswa dari sebelumnya 36 siswa. Namun, kebijakan itu dikhawatirkan memunculkan praktik jual beli kursi.
"(Ini) tidak sesuai karena itu bukan (sebagai) penyelesaian yang solutif dan itu menimbulkan permasalahan baru," Kepala Perwakilan Ombudsman DKI Jakarta Teguh Nugroho dalam konferensi pers, Rabu, 1 Juli 2020.
(REN)
