RUU Ketahanan Keluarga Tak Relevan

    Sri Yanti Nainggolan - 26 Februari 2020 13:09 WIB
    RUU Ketahanan Keluarga Tak Relevan
    Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP Diah Pitaloka. Foto: MI/M Irfan
    Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP Diah Pitaloka menyebut konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga tak relevan. Aturan itu dinilai berseberangan dengan Indonesia yang dikenal demokratis

    "Kalau kita terjemahkan, berarti negara punya fungsi yang totaliterisme. Konstruksi (RUU Ketahanan Keluarga) sama negara kita hari ini tak cocok," kata Diah dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

    Dialektika nilai perempuan Indonesia sudah mencakup semangat kemajuan. Mulai dari semangat pendidikan, konstruksi sosial, hingga konstruksi identitas perempuan. Naskah RUU yang menagih tanggung jawab rumah tangga dari perempuan, hanya cocok diterapkan pada era masa lalu.

    Baca: UU Ketahanan Keluarga Dinilai Tak Perlu Ada

    Diah menyebut banyak fraksi yang menolak RUU Ketahanan Keluarga. Dia yakin, banyak legislator perempuan yang menolak.

    "Saya anggota DPR, saya perempuan, saya tidak konservatif, dan saya menolak," tegas dia.

    RUU Ketahanan Keluarga masuk dalam Prolegnas 2020. RUU tersebut diajukan lima anggota DPR, yaitu Ledia Hanifa, Netty Prasetiyani (PKS), Sodik Mudjahid (Partai Gerindra), Ali Taher (PAN), Endang Maria (Golkar).

    RUU ini juga dikritik berbagai pihak. Banyak pasal yang dianggap terlalu mencampuri privasi keluarga.

    Baca: Kronologi RUU Ketahanan Keluarga Masuk Prolegnas

     
    Berikut pasal-pasal kontroversi dalam RUU Ketahanan Keluarga:
    Kewajiban Suami dan Istri dalam Keluarga
    Pasal 25
     
    (1) Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     
    (2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
     
    a. Sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga;
     
    b. Melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan
    seksual, dan penelantaran;
     
    c. Melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta
     
    d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.
     
    (3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
     
    a. Wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
     
    b. Menjaga keutuhan keluarga; serta
     
    c. Memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Larangan Jual Beli Sperma dan Ovum
    Pasal 31
     
    (1) Setiap Orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.
     
    (2) Setiap orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan.
     
    Pasal 139
     
    Setiap Orang yang dengan sengaja memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
     
    Pasal 140
     
    Setiap Orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.
    Larangan Menyewakan dan Jual Beli Rahim
    Pasal 32
     
    (1) Setiap Orang dilarang melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.
     
    (2) Setiap orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.
     
    Pasal 141
     
    Setiap orang yang dengan sengaja melakukan surogasi untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
     
    Pasal 142
     
    Setiap orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain agar bersedia melakukan surogasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
     
    (2) Untuk memperoleh keturunan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.
     
    Pasal 143
     
    (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
     
    (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
     
    a. pencabutan izin usaha; dan/atau
     
    b. pencabutan status badan hukum.
    Larangan Perilaku Seks Menyimpang
    Dalam penjelasan Pasal 85 dua hal yang masuk kategori kekerasan seksual atau biasa dikenal Bondage and Discipline, Sadism and Masochism (BSDM)
     
    BDSM ialah aktivitas seksual merujuk perbudakan fisik, sadisme, dan masokhisme yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 85 ayat 1 dalam draf RUU Ketahanan Keluarga menyebut aktivitas seks sadisme dan masokhisme merupakan penyimpangan seksual.
     
    a. Sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan menghukum atau menyakiti lawan jenisnya.
     
    b. Masochisme kebalikan dari sadisme adalah cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui hukuman atau penyiksaan dari lawan jenisnya.
     
    Ali Taher menilai BDSM bertentangan dengan nilai kasih sayang. Ali menuturkan unsur penganiayaan tidak boleh terjadi meski menjadi kesepakatan suami istri.
     
    "Kalau ada penganiayaan, perlu ada negara hadir. Ada orang sampai dibunuh itu kan bagaimana? Undang-undang belum mengatur sejauh itu, apalagi KUHP yang baru belum terbit," tutur dia.
     
    Pasal 85
     
    Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa:
     
    a. rehabilitasi sosial; b. rehabilitasi psikologis;
     
    c. bimbingan rohani; dan/atau
     
    d. rehabilitasi medis.
     
    Pasal 86
     
    Keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
     
    Pasal 87
     
    Setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
     
    Pasal 88
     
    Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh badan yang menangani ketahanan keluarga.
     
    Pasal 89
     
    Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor, rehabilitasi untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah.
     



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id