Pilkada 2020 Bisa Jadi Acuan Penyelenggaraan Pemilu 2024

    Anggi Tondi Martaon - 14 Maret 2021 04:16 WIB
    Pilkada 2020 Bisa Jadi Acuan Penyelenggaraan Pemilu 2024
    Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id/M Rizal



    Jakarta: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bisa menjadi acuan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang aman. Sebab, pesta demokrasi pada 2024 itu dinilai berat karena tiga pemilihan dilakukan serentak.

    "Di (Pilkada) 2020 menurut hemat kami jauh lebih berbahaya dari (Pemilu) 2019," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar di diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu, 13 Maret 2021.

     



    Tantangan terbesar Pilkada 2020 yaitu pandemi covid-19. Namun, potensi penyebaran bisa diminimalkan upaya mitigasi yang tepat.

    Misalnya, menyiagakan petugas kesehatan. Tenaga medis itu selalu mendampingi penyelenggara dalam menjalankan tugasnya.

    "Toh enggak ada masalah di (Pilkada) 2020. Tidak ada kematian, tidak keterpaparan (covid-19) secara signifikan," ungkap dia.

    Strategi tersebut bisa diterapkan pada Pemilu akbar 2024. Diharapkan, tidak ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjadi korban pesta demokrasi selanjutnya.

    "Jadi praktek 2020 bisa menjadi contoh menangani masalah kesehatan tadi itu," sebut dia.

    Baca: KPU Siapkan Modifikasi Tahapan untuk Pelaksanaan Pemilu 2024

    Selain itu, hal lain yang harus dilakukan yaitu memperbaiki manajemen distribusi logistik pemungutan suara. Dia mendapatkan laporan, beban petugas KPPS bertambah karena logistik Pemilu 2019 tidak sesuai jadwal.

    Akibatnya, kata Bahtiar, petugas KPPS harus membantu mempersiapkan kebutuhan pemungutan suara. Akibatnya, hal itu membebani fisik mereka.

    "Seperti manajemen distribusi yang buruk misalnya yang mengakibatkan bukan pekerjaan KPPS harus dikerjakan oleh KPPS," ujar dia.

    Tak hanya itu, hal lain yang harus diperbaiki yaitu penyederhanaan dokumen atau formulir. Dia menyebutkan, petugas KPPS harus mempersiapkan banyak formulir setiap penyelenggaraan Pemilu Indonesia.

    "Bisa ga disederhanakan itu formulir. Pemilu di Indonesia mungkin Pemilu yang paling banyak blankonya di penyelenggara itu," kata dia.



    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id