"Penangguhan PMI berpotensi menambah jumlah pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan. Apalagi tidak jarang para PMI menjadi tulang punggung keluarga di kampung halamannya," ujar anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Desember 2020.
Dia juga meminta 60 PMI yang terkonfirmasi positif covid-19 berdasarkan tes di Taiwan didalami. Hal ini untuk mengetahui apakah PMI terpapar di Indonesia atau saat masa karantina di Taiwan.
"Cek silang ini penting agar tidak muncul opini buruk tentang Indonesia di mata internasional. Jangan sampai kita dianggap mengirimkan PMI positif covid-19," tutur dia.
(Baca: Taiwan Larang Masuk Pekerja Indonesia Berdasarkan Pertimbangan Epidemi)
Netty menambahkan pemerintah perlu melakukan investigasi terhadap perusahaan yang memberangkatkan PMI. Dia menuturkan harus dipastikan tidak ada oknum yang memalsukan data tes PMI yang dikirim ke Taiwan.
"Kenapa bisa di sini hasil tes negatif, tetapi saat dites di sana hasilnya positif. Ini perlu diselidiki karena menyangkut martabat Indonesia di mata dunia," tutur dia.
Sebelumnya Pemerintah Taiwan menyatakan akan terus menangguhkan masuknya pekerja migran Indonesia. Penangguhan akan dicabut tergantung situasi pandemi covid-19 di Indonesia.
Hal itu disampaikan Central Epidemic Command Center (CECC) dengan mempertimbangkan situasi covid-19 yang meningkat di Indonesia pada 16 Desember 2020. Peningkatan kasus memicu diambilnya keputusan penangguhan itu.
“CECC akan terus menangguhkan masuknya semua pekerja migran Indonesia yang datang ke Taiwan untuk bekerja mulai 18 Desember. Selain itu, CECC akan memutuskan kapan mencabut penangguhan masuk TKI berdasarkan status pandemi virus korona di negara tersebut,” dikutip dari laman resmi CECC, Jumat, 18 Desember 2020.
(REN)