Segera Panggil Prabowo, DPR Bakal Tagih Roadmap Peremajaan Alutsista

    Putra Ananda - 02 Mei 2021 18:39 WIB
    Segera Panggil Prabowo, DPR Bakal Tagih <i>Roadmap</i> Peremajaan Alutsista
    Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Antara/Prasetya Utomo



    Jakarta: Komisi I DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) sebagai dukungan kepada pemerintah melakukan peremajaan alutsista. Komisi I meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyusun roadmap yang jelas tentang peremajaan alutsista.

    "Agar kita bisa mengetahui kebutuhan sistem alutsista hingga beberapa puluh tahun ke depan, sehingga bisa diseleraskan dengan rencana pembelian atau peremajaan alutsista," ujar Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Rizky Natakusumah saat dihubungi dari Jakarta, Minggu, 2 Mei 2021.

     



    Rizky menyebut pihaknya akan memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pascareses. Komisi I dan Prabowo bakal membahas peremajaan alutsista. DPR akan mendengar pemaparan terkait alutsista yang dibutuhkan untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI).

    "Nanti setelah reses kita akan sama-sama dengr paparan dari pemerintah yang diwakili oleh Menhan," kata Rizky.

    Baca: Keterbatasan Anggaran Tak Boleh Jadi Alasan Menunda Peremajaan Alutsista

    Selain itu, kedua pihak juga membahas pemeliharaan alutsista yang sudah ada. DPR juga ingin melihat bagaimana kesiapan dan ketersediaan alutsista yang dimiliki Indonesia.

    "Karena ini berkaitan dengan pertahanan kita jadi kesiapan alutsista memang harus diutamakan," kata Rizky.

    Pemerintah menganggarkan anggaran senilai Rp22 triliun untuk alutsista. Jumlah itu setara dengan 16,5 persen total anggaran Kementerian Pertahanan. 

    Sehingga, belum bisa disebut ideal untuk memenuhi kebutuhan pertahanan. Termasuk, untuk memenuhi kesejahteraan para prajurit.

    "Di satu sisi kita sebagai manusia mengerti karena anggarannya kan minim. Perlu banyak yang diurus termasuk dengan kesejahteraan prajurit, juga harus bisa ditunjang terkait dengan biaya operasional dan sebagainya," kata Rizky.

    Di sisi lain, dia menanggapi isu mafia pengadaan alutsista. Rizky berharap Kemenhan mampu menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran terkait pengadaan alutsista, karena hal tersebut merupakan aspek yang paling sensitif menunjang dan menjaga martabat negara.

    "Kemenhan selaku pengguna anggaran terbesar di kementerian Pak Presiden Joko Widodo harus bisa akuntabel dalam mengendalikan dan memegang anggaran tersebut," kata Rizky. 

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id